Pemerintah Mau Bentuk Satgas 3 Juta Rumah, Pengembang Ingatkan Hambatan Lahan dan Perizinan

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan, satgas tersebut akan menjadi pusat koordinasi dalam menangani berbagai persoalan, terutama yang berkaitan dengan sektor keuangan.

“Kita mengurus segala macam isu-isu yang ada soal perumahan. Apapun yang menyangkut relevansi dengan keuangan, ya kita bereskan di sini,” ujar Ara dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (13/4/2026).

Pembentukan satgas ini diharapkan mampu memangkas rantai birokrasi yang selama ini memperlambat eksekusi program. Dengan adanya satu tim khusus, koordinasi teknis tidak lagi berulang untuk persoalan yang sama.

“Jadi supaya tidak bolak-balik, ada timnya. Ada tim yang menyelenggarakan pertemuan, menerima aspirasi, dan membicarakan teknisnya supaya bisa jalan dengan baik,” tegasnya.

Meski berfokus pada penyelesaian persoalan teknis dan operasional, keputusan strategis tetap berada di level pimpinan kementerian dan OJK. Satgas akan berperan sebagai penggerak di lapangan setelah resmi dibentuk.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyebut, satgas percepatan ini direncanakan dipimpin langsung oleh Menteri PKP bersama Ketua OJK, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari BP Tapera hingga asosiasi pengembang.

“Ini ada kaitannya dengan dukungan OJK terhadap programnya Pak Menteri. Jadi misalnya ada bottleneck apa di sektor jasa keuangan, ya nanti kita data lagi,” ujarnya.

Ia juga menggarisbawahi persoalan teknis yang kerap menghambat akses pembiayaan perumahan, salah satunya catatan kredit dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). OJK pun berencana menurunkan pengawas di bidang perlindungan konsumen untuk membantu penyelesaian hambatan tersebut.

Langkah pembentukan satgas ini dinilai mendesak, terutama di tengah tekanan eksternal yang mulai dirasakan sektor properti, termasuk potensi kenaikan harga bahan bangunan yang dapat mendorong biaya konstruksi.

Di sisi lain, pengembang menilai tantangan sektor perumahan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural. CEO Delta Group sekaligus Ketua Majelis Kehormatan HIMPERRA, Endang Kawidjaja, menilai target 3 juta rumah per tahun masih sulit dicapai dalam waktu dekat.

“Target 3 juta rumah per tahun itu sulit dicapai dalam kurun waktu pada awal karena sesungguhnya kapasitas tahun 2025 masih terbatas,” ujarnya pada property and the city, ditulis Rabu (15/4/26).

Ia menambahkan, meskipun kapasitas pembangunan meningkat pada 2026, realisasi tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan pemerintah.

“Kemungkinan terbesar adalah tercapainya 3 juta per tahun pada tahun ke-5 pemerintahan Bapak Presiden Prabowo,” tegasnya.

Menurut Endang, hambatan utama saat ini justru berada pada aspek struktural, mulai dari persoalan lahan hingga perizinan yang dinilai semakin kompleks.

“Hambatan krusial adalah LSD menuju 87% pada 2029, perizinan yang kian memburuk, sementara pembiayaan sebenarnya sudah tidak menjadi masalah, serta menurunnya daya beli,” ungkapnya.

Penurunan daya beli masyarakat juga mulai berdampak pada kinerja penjualan properti.

“Penjualan menurun pada tahun 2025 sekitar 20–25% dibandingkan dengan tahun 2024,” ujarnya.

Untuk itu, ia menekankan perlunya langkah konkret dalam pembenahan sistem, termasuk perizinan dan pembiayaan.

“Perizinan perlu dibuat one submission permit (OSP), kemudian solusi untuk LSD, serta perbaikan SLIK OJK dan penanganan hutang kecil melalui satgas hapus buku,” tambahnya.

Dengan berbagai tantangan tersebut, pembentukan satgas percepatan dinilai sebagai langkah awal untuk mengurai hambatan di lapangan. Namun, keberhasilan program 3 juta rumah tetap sangat bergantung pada perbaikan sistem yang lebih menyeluruh dan selaras dengan kondisi riil sektor properti nasional.