Jakarta, propertyandthecity.com — Pemerintah resmi meluncurkan Buku Saku Manfaat dan Penerima Program Dukungan Kesejahteraan Tahun 2026, sebuah dokumen setebal sekitar 82 halaman yang merangkum arah kebijakan sosial di era pemerintahan Presiden Prabowo.
Peluncuran buku saku yang dikenal sebagai Buku Saku 0% ini digelar di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (08/04/2026), dipimpin oleh Kantor Staf Presiden (KSP) bersama Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI).
Dokumen ini memuat sedikitnya 17 program utama yang mencakup sektor bantuan sosial, kesehatan, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi. Seluruh program dirancang dengan pendekatan yang lebih terarah, terukur, dan berbasis data agar tepat sasaran bagi kelompok miskin dan rentan.
Di dalamnya, sektor perumahan muncul sebagai salah satu pilar penting, dengan pendekatan yang tidak lagi tunggal, melainkan dibagi ke dalam tiga skema utama: perbaikan hunian ekstrem, peningkatan kualitas rumah, hingga akses kepemilikan melalui pembiayaan.
Ketiga skema tersebut tercantum dalam buku saku tersebut sebagai bagian dari strategi berlapis pemerintah dalam menangani persoalan hunian masyarakat.
Lapisan pertama dimulai dari program Rumah Sejahtera Terpadu (RST) yang dijalankan oleh Kementerian Sosial. Program ini menyasar masyarakat paling rentan dengan kondisi rumah tidak layak huni, dengan bantuan sebesar Rp20 juta per unit untuk memperbaiki struktur dasar seperti atap, lantai, dinding, hingga sanitasi.
“Terima kasih atas bantuan sosialnya, akan saya pergunakan dengan sebaik-baiknya,” ujar Rusli, salah satu penerima manfaat di Sumatera Barat, sebagaimana tercantum dalam buku saku tersebut.
Lapisan berikutnya hadir melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dikelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Program ini memberikan bantuan Rp20 juta per rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah sebagai stimulan untuk memperbaiki rumah secara mandiri.
Dengan target mencapai sekitar 400 ribu penerima manfaat, BSPS menjadi program dengan jangkauan paling luas dalam upaya peningkatan kualitas hunian.
“Rumah saya yang dulu tidak layak sekarang jadi lebih bagus dan layak huni,” ungkap Ricko Ardiansyah, penerima manfaat BSPS di Lampung, dalam testimoni yang juga dimuat dalam buku tersebut.
Sementara itu, pada lapisan ketiga, pemerintah mendorong akses kepemilikan rumah melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Program ini memberikan kemudahan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi dengan uang muka mulai 1 persen, bunga tetap 5 persen hingga lunas, dan tenor hingga 20 tahun.
Untuk buku pdf-nya, silahkan Klik!
Selain itu, penerima manfaat juga mendapatkan insentif tambahan seperti pembebasan BPHTB dan PPN, serta perlindungan asuransi untuk menjamin kepastian kepemilikan rumah. Hingga 2025, program ini telah menjangkau lebih dari 1,8 juta penerima manfaat.
“Tidak menyangka bisa punya rumah, ini jadi kado terindah untuk anak-anak saya,” kata Herlina, pelaku UMKM, dalam testimoni yang dimuat dalam buku itu.
Jika dilihat secara konseptual, ketiga program ini membentuk satu rantai intervensi yang saling terhubung: dari rumah tidak layak, menjadi layak, hingga akhirnya dapat dimiliki secara legal melalui pembiayaan.
Namun demikian, pendekatan ini juga memperlihatkan batasannya. Program RST dan BSPS berfokus pada perbaikan kualitas hunian tanpa menambah jumlah rumah baru. Sementara FLPP, meski membuka akses pembiayaan, tetap bergantung pada ketersediaan rumah di pasar yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Kondisi ini menegaskan bahwa kebijakan perumahan yang tertuang dalam Buku Saku 2026 masih berada pada tahap intervensi sosial dan akses finansial, namun belum sepenuhnya menyentuh persoalan struktural utama, yakni ketimpangan antara kebutuhan dan ketersediaan rumah. (*)
