Jakarta, propertyandthecity.com — Konflik antara penghuni dan pengembang kembali mencuat di sektor hunian vertikal. Kali ini terjadi di Apartemen City Park, Cengkareng, Jakarta Barat, di mana ribuan penghuni menghadapi ketidakpastian hukum akibat belum diserahkannya dokumen kepemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB).
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) menyatakan akan kembali bersurat kepada Pemerintah Kota Jakarta Barat setelah pihak pengembang, PT RRAA, tidak menghadiri agenda serah terima yang telah dijadwalkan.
Ketua PPPSRS, Stefanus Starly, menilai absennya pengembang bukan sekadar persoalan teknis, melainkan mencerminkan tidak adanya itikad baik dalam menyelesaikan kewajiban yang secara hukum sudah jelas.
“Seharusnya ini bukan lagi soal mau atau tidak mau. Setelah unit terjual dan PPPSRS terbentuk, pengembang wajib menyerahkan dokumen, termasuk sertifikat induk,” tegasnya.
Situasi ini menjadi semakin krusial karena menyangkut hak dasar kepemilikan penghuni yang hingga kini masih tertahan di tangan pengembang.
Masalah Struktural: Kepemilikan yang Tak Pernah Benar-Benar Berpindah
Kasus City Park bukan yang pertama, dan kemungkinan besar bukan yang terakhir. Dalam banyak kasus apartemen di Indonesia, transaksi jual beli unit tidak selalu diikuti dengan penyerahan dokumen kepemilikan secara penuh.
Akibatnya, muncul fenomena yang paradoks, yakni unit sudah lunas tapi kepemilikan belum sepenuhnya berpindah.
Di City Park, persoalan ini menjadi lebih mendesak karena SHGB induk akan berakhir pada 2028. Artinya, proses perpanjangan seharusnya sudah dimulai pada 2026, sementara dokumen masih berada di tangan pengembang.
“Masalahnya, sertifikat induk masih dipegang pengembang. Sementara warga sudah melunasi kewajiban mereka. Ini menjadi tidak adil karena hak warga justru tersandera,” ujar Stefanus.
Kondisi ini menciptakan risiko hukum yang tidak kecil. Tanpa kepastian dokumen, penghuni tidak memiliki kontrol penuh atas aset yang secara finansial sudah mereka bayar.
Ketika Regulasi Ada, Tapi Lemah di Eksekusi
Secara regulasi, kewajiban pengembang untuk menyerahkan dokumen kepemilikan serta fasos-fasum sudah diatur dengan jelas. Namun, kasus ini kembali menunjukkan bahwa persoalan utama bukan pada aturan, melainkan pada implementasi.
Berbagai upaya mediasi telah dilakukan, termasuk oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat. Bahkan, pengembang sebelumnya telah menyatakan komitmen untuk menyerahkan dokumen pada awal April 2026.
Namun realitanya, komitmen tersebut tidak diikuti dengan tindakan. “Artinya bukan hanya kami yang tidak didengar, tapi juga pemerintah,” kata Stefanus.
Ketidakhadiran pengembang dalam agenda resmi yang difasilitasi pemerintah menunjukkan adanya celah serius dalam mekanisme penegakan kewajiban di sektor properti.
Hunian Subsidi, Risiko Maksimal
Yang membuat kasus ini lebih sensitif adalah profil penghuninya. City Park bukan apartemen premium, melainkan hunian yang mayoritas dihuni masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dengan total sekitar 3.600 unit.
Artinya, dampak dari persoalan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga sosial. Kelompok ini memiliki keterbatasan dalam akses hukum, daya tawar terhadap pengembang, dan kemampuan untuk menanggung risiko jangka Panjang.
Dalam konteks ini, ketidakpastian dokumen bukan sekadar isu legal, tetapi menyangkut perlindungan terhadap kelompok rentan di sektor perumahan. (*)
