Jakarta, Propertyandthecity.com – Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 dinilai perlu ditopang oleh fokus kebijakan yang jelas dan terukur. Board of Advisors Prasasti, Hashim Djojohadikusumo, menegaskan sektor pangan, gizi, perumahan, kesehatan, reformasi fiskal, serta penegakan hukum harus menjadi prioritas utama agar pertumbuhan tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Menurut Hashim, arah kebijakan tersebut akan menentukan apakah pertumbuhan ekonomi mampu berlangsung secara berkualitas dan berkelanjutan. Ia menilai pemerintah saat ini telah mencatat sejumlah capaian penting, namun prestasi tersebut kerap tertutup oleh derasnya arus informasi negatif di media sosial. Hashim bahkan menyebut sebagian serangan bukan berasal dari kritik murni, melainkan kampanye terorganisasi yang memanfaatkan bot, avatar, hingga kecerdasan buatan.
“Ada laman dibaca 5.000 orang, tapi komentarnya 20.000. Ini tidak masuk akal,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (20/1/2026).
Pernyataan itu disampaikan Hashim dalam dialog Prasasti Luncheon Talk 2026 bertajuk “Sektor dan Kebijakan Prioritas yang Menjadi Tantangan dan Peluang Pertumbuhan Indonesia di Tahun 2026”. Dalam kesempatan tersebut, adik Presiden Prabowo Subianto ini juga menyinggung maraknya informasi bohong, termasuk tudingan bahwa Presiden Prabowo menguasai hampir seluruh lahan sawit di Indonesia.
Lebih lanjut, Hashim memaparkan sejumlah kebijakan yang menurutnya berdampak nyata bagi masyarakat. Salah satu capaian strategis adalah terwujudnya kampung haji Indonesia di Makkah yang berlokasi dekat Masjidil Haram. Proyek ini, kata dia, telah direncanakan sejak era 1950-an dan baru terealisasi setelah adanya lobi langsung Presiden Prabowo dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman.
Di sektor sosial, Hashim menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjangkau sekitar 55 juta penerima, ditambah 4 juta ibu hamil. Program tersebut berangkat dari temuan tingginya angka stunting akibat malnutrisi, bukan semata persoalan kelaparan.
“Program MBG sudah dicetuskan Prabowo sejak tahun 2006 silam, jauh sebelum Gerindra lahir. Ide itu bertolak dari keprihatinan tentang fenomena stunting yang disebabkan malnutrisi balita dan ibu hamil,” katanya.
Ia menegaskan, MBG bersifat sukarela dan memiliki efek berganda bagi perekonomian, terutama di wilayah pedesaan. Program ini ditargetkan melibatkan distribusi hingga 82 juta butir telur, ayam, dan buah-buahan.
“Jadi tujuannya bukan hanya soal sosial dan peningkatan kualitas hidup generasi mendatang, tapi juga dapat menggerakkan sektor riil sehingga memacu pertumbuhan,” katanya.
Selain MBG, pemerintah juga menjalankan Program Sekolah Rakyat bagi anak-anak dari keluarga termiskin, serta program pembangunan 3 juta rumah per tahun. Langkah tersebut ditujukan untuk mengatasi sekitar 27 juta rumah tidak layak huni di wilayah pedesaan. Hashim menilai sektor perumahan memiliki peran strategis karena terhubung dengan 185 mata rantai industri.
“Kita bisa belajar dari China yang berhasil tumbuh dengan sangat menakjubkan dalam beberapa dekade berkat pembangunan besar-besaran untuk menyediakan hunian layak untuk warganya,” katanya.
Pada sektor pangan, Hashim menyebut swasembada berhasil dicapai dalam waktu satu tahun melalui intensifikasi pertanian, termasuk pemangkasan harga pupuk hingga 20% tanpa merugikan produsen. Menurutnya, hambatan utama selama puluhan tahun terletak pada birokrasi distribusi pupuk yang terlalu panjang dan tidak efisien.
Ia juga menekankan pentingnya reformasi fiskal dan penguatan penegakan hukum, khususnya di sektor perpajakan. Hashim mencontohkan kebocoran penerimaan negara dari sektor e-commerce yang dinilai tidak sebanding dengan nilai transaksi yang dihasilkan.
“Tanpa menaikkan tarif pajak, dengan efisiensi aparat dan kebijakan yang tepat, saya optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 8%,” katanya.
