Jakarta, propertyandthecity.com – Pedagang kaki lima kini dapat memiliki hunian layak rumah subsidi melalui skema Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP). Program ini menjadi angin segar bagi pelaku usaha sektor informal yang selama ini kesulitan mengakses pembiayaan perumahan.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan rasa harunya saat berdialog dengan para pedagang yang telah berhasil membeli rumah subsidi di Perumahan Puri Harmoni Indah, Kota Serang, Banten. Menurutnya, keberhasilan ini membuktikan bahwa KPR FLPP mampu memberdayakan masyarakat kecil, bukan hanya memberikan hunian, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup.
“Saya terharu program rumah subsidi di Kota Serang, Banten sangat dirasakan manfaatnya bagi rakyat kecil. Ada pedagang warteg, bubur ayam dan bakso yang bisa memiliki rumah subsidi di Puri Harmoni Indah dengan KPR FLPP,” ujar Maruarar kepada wartawan di sela-sela kunjungan kerjanya ke Puri Harmoni Indah, Kota Serang, Banten, Sabtu (9/8/2025).
Tahun ini, pemerintah menyediakan kuota KPR FLPP hingga 350 ribu unit, jumlah tertinggi sepanjang sejarah program. Selain subsidi bunga, penerima manfaat juga dibebaskan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Baca juga : Dari Ojol Ke KRL: Perjalanan Pagi Yang Memakan Sepertiga Gaji
“Saya minta kabar baik ini harus disebarluaskan kepada masyarakat bahwa Pedagang warteg, bakso bahkan bubur ayam bisa miliki rumah subsidi. Saya juga siap bantu Rp 4 juta untuk masing-masing sebagai tambahan modal usaha,” lanjut Maruarar.
Pemerintah juga menyiapkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan senilai Rp130 triliun untuk mempermudah akses pembiayaan. Skema ini diharapkan dapat menjangkau lebih banyak pekerja sektor informal yang selama ini tidak memiliki slip gaji atau jaminan perbankan.
Maruarar menegaskan bahwa program rumah subsidi ini tetap mengedepankan kualitas. Dari hasil peninjauan, rumah yang dibangun tidak mengalami retak, memiliki air bersih, jalan lingkungan lebar, serta fasilitas umum yang memadai.
Dengan adanya KPR FLPP, diharapkan mampu mengurangi backlog perumahan nasional sekaligus memberdayakan pelaku usaha kecil di berbagai daerah.





















