Propertyandthecity.com – Semakin menurunnya alokasi dana subsidi dari pemerintah untuk rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) telah merisaukan para pelaku bisnis properti. Padahal backlog rumah didominasi oleh masyarakat berpenghasilan Rp7 juta ke bawah, sementara dana alokasi perumahan untuk segmen MBR makin terbatas. Pemerintah dituntut untuk menambah kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Properti (FLPP) bila tidak ingin melihat MBR makin sulit mendapatkan rumah.
Menurut Plt. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Properti, Setyo Maharso, dana FLPP sudah lampu merah dan membahayakan sehingga perlu dicarikan alernatif subtitusi. “Keberlangsungan stabilitas industri properti khususnya rumah subsidi perlu dijaga. Salah satunya dengan penambahan kuota FLPP dan alernatif subtitusinya,” ujar Setya, dalam Konferensi Pers di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (23/1/2020).
Menurut Setyo, untuk tahun 2020 hanya tersedia 86 ribu unit untuk FLPP. Angka ini sangat jauh menurun dibandingkan tahun 2019 bahkan tahun 2018 yang mencapai 280 unit FLPP. Diperkirakan bulan April ini 86 ribu unit ini akan habis apabila tidak ada penambahan FLPP.
Baca: Berikut Daftar 15 Bank Pelaksana Penyalur Subsidi FLPP Syariah
“Bisa dibayangkan kalau April ini selesai yang 86 ribu, para pengembang bisa tidak bekerja, repot kalau begini,” ujarnya. Ini diperkuat oleh pernyataan Ketua Umum REI, Totok Lusida, di tahun 2020 semua sudah sepakat Bulan April besok rumah subsidi sudah habis karena hanya tersedia 86 ribu dari kebutuhan 300 ribu di 2020. “Sampai hari ini belum ada alternatif lain,” ujar Totok di tempat yang sama.
Untuk itu Kadin bidang properti Bersama para pelaku industri properti berikhtiar untuk mencari solusi menambah kuota FLPP agar MBR bisa mendapatkan rumah subsidi. “Kita ingin ada solusi terbaik untuk program perumahan karena backlog-nya juga sangat tinggi dari segi demand-nya,” ujar Setyo Maharso. Menurutnya, ada beberapa solusi yang bisa ditempuh untuk menambah kuota FLPP.
Potensi sumber pendanaan bisa dari relokasi sebagian APBN 2020 untuk subsidi LPG yang tidak tepat sasaran. Kalau subsidi gas tidak tepat sasaran harus diganti, yang beli gas tabung melon ternyata yang bermobil. “Tentu banyak subsidi-subsidi pemerintah yang harus dievaluasi, seperti subsidi migas yang tidak tepat sasaran alangkah baiknya digeser untuk subsidi perumahan,” ujar mantan Ketua Umum REI ini.
Potensi lainnya bisa dari dana APBD yang mengendap bisa menjadi alternatif pembiayaan yang bisa dikembangkan. Dana pemerintah pusat yang mengendap di rekening pemda hingga Rp186 triliun. “Ada dana mengendap yang sangat besar dari pusat ke daerah. Tidak perlu semua, sekitar 10 persen dialihkan untuk pembiayaan rumah subsidi. Ini sudah sangat besar,” ujar Setyo.
Baca: Bos Hanson International Tersandung Jiwasraya, Citra Maja Pastikan Konsumen Terlindungi
Opsi lain pengalihan dari dana bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) dan subsidi bantuan uang muka (SBUM) menjadi mekanisme subsidi selisih bunga (SSB) untuk tahun 2020. Pengalihan ini akan menambah bantuan sebesar 128.125 unit. Pemerintah juga bisa mengoptimalkan peranan BPJS TK yang sesuai dengan undang-undang seharusnya berperan memberikan rumah yang layak untuk para pekerja.
“Kita berikhtiar dengan teman-teman untuk mencari solusi menambah kuota FLPP, dengan solusi-solusi ini MBR bisa mendapatkan rumah,” ujar Setyo. (Hen)
