Propertyandthecity.com, Lampung – Progres pembangunan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR di Provinsi Lampung sudah mencapai angka 30 persen. Total anggaran Program BSPS untuk membedah sebanyak 3.500 unit rumah tidak layak huni di Provinsi Lampung adalah Rp61,25 miliar.
“Saat ini progres pembangunan Program BSPS di Provinsi Lampung sudah mencapai angka 30 persen,” ujar Kepala SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Lampung Zubaidi di Lampung beberapa waktu lalu.
Baca: Kementerian PUPR Dorong Padat Karya Tunai BSPS di Kalimantan Tengah
Zubaidi menerangkan, jumlah rumah tidak layak huni yang akan dibedah atau ditingkatkan kualitas rumahnya di Provinsi Lampung pada tahun ini sebanyak 3.500 unit rumah. Program BSPS di Lampung dilaksanakan di sembilan Kabupaten dan satu Kota.
Berdasarkan data yang dimiliki SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Lampung, pelaksanaan Program BSPS disalurkan di Kota Bandar Lampung (35 unit), Kabupaten Lampung Tengah (740 unit), Kabupaten Lampung Timur (370 unit), Kabupaten Lampung Utara (900 unit), Kabupaten Lampung Selatan (250 unit), Kabupaten Tulang Bawang Barat (200 unit), Kabupaten Pesawaran (270 unit), Kabupaten Mesuji (240 unit), Kabupaten Tanggamus (300 unit) dan Kabupaten Pringsewu (195 unit).
“BSPS atau bedah rumah menjadi salah satu Program Sejuta Rumah yang sasarannya masyarakat berpenghasilan rendah. Kami ingin meningkatkan kualitas rumah masyarakat yang tidak layak huni menjadi layak huni,” tandasnya.
Zubaidi mencontohkan, pelaksanaan BSPS di Kabupaten Tulang Bawang Barat saat ini menjadi kabupaten yang progresnya paling cepat dari kabupaten lain. Dari total 200 Penerima Bantuan (PB), sebanyak 28 PB yang sudah mencapai 30%, berada di Desa Purwosari dan Desa Surabaya.
Baca: Kementerian PUPR Bedah 2.000 RTLH di Bengkulu
“Kami akan terus memantau progres fisik di lapangan bersama Tenaga Fasilitator Lapangan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat selama pandemi Covid-19,” ujarnya.
