OIKN: Ada Dua Kegiatan Krusial Terkait IKN di Tahun 2026 Ini

Jakarta, propertyandthecity.com — Pemerintah melalui Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menegaskan bahwa tahun 2026 akan menjadi fase krusial dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), dengan fokus utama pada pengembangan kawasan dan pemindahan aparatur sipil negara (ASN).

Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa arah pembangunan tersebut telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029.

“Untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara mencakup dua kegiatan prioritas, yaitu perencanaan pembangunan kawasan serta pembinaan ASN,” ujar Basuki dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, (30/03/2026).

Langkah ini menandai bahwa IKN mulai bergerak dari fase konseptual menuju fase operasional—yang secara langsung akan berdampak pada dinamika sektor properti.

850–1.100 Hektare: Skala yang Mulai Terasa Nyata

Salah satu fokus utama adalah penataan ruang Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dengan target pembangunan mencapai 850 hingga 1.100 hektare.

Tidak hanya kawasan pemerintahan, pembangunan juga mencakup: gedung legislatif dan yudikatif, hunian layak dan terjangkau, dan infrastruktur dasar seperti air minum, limbah, dan persampahan.

Dalam konteks properti, ini bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi pembentukan “core market” baru yang akan menjadi pusat aktivitas ekonomi dan hunian.

Hunian ASN: Trigger Awal Permintaan Properti

Pemindahan ASN menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kesiapan IKN sebagai kota hidup, bukan sekadar proyek pembangunan.

Pemerintah menargetkan pemindahan sekitar 1.700 hingga 4.100 ASN pada 2026. “Dalam indikator RKP 2026 dan Renstra OIKN 2025–2029 ditentukan bahwa jumlah pemindahan ASN ke IKN berkisar antara 1.700 dan 4.100 orang,” jelas Basuki.

Meski angka tersebut masih relatif kecil dibanding populasi kota besar, dalam perspektif properti, ini adalah early demand generator.

Sebab, setiap ASN yang pindah akan menciptakan efek berantai, antara lain: kebutuhan hunian, kebutuhan komersial, dan permintaan terhadap fasilitas pendukung.

Konektivitas Infrastruktur dan Smart City

Pembangunan aksesibilitas menjadi prioritas utama, termasuk jalan, jaringan utilitas bawah tanah (MUT), hingga transportasi massal. Ini penting karena dalam properti, nilai kawasan tidak hanya ditentukan oleh bangunan, tetapi oleh konektivitas.

Tanpa konektivitas yang matang, kawasan berisiko menjadi “proyek bagus tapi sepi aktivitas.”

IKN juga didorong sebagai kota berbasis teknologi melalui pengembangan sistem smart city, ekosistem digital, serta layanan perizinan terintegrasi.

Di sisi lain, pemerintah menyiapkan konsep “superhub ekonomi” sebagai penggerak aktivitas bisnis. “Meliputi pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan investasi, pengembangan superhub ekonomi, serta perlindungan lingkungan,” ujar Basuki. (*)