MENAKAR URGENSI SERTIPIKAT TANAH ELEKTRONIK

0
18
SERTIPIKAT TANAH ELEKTRONIK

Beleid peraturan digitalisasi sertipikat tanah elektronik untuk diterapkan di Indonesia yang diteken sejak 12 Januari lalu, kini ramai diperbincangkan khalayak. Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN, Sofyan Djalil mengeluarkan aturan itu melalui Peraturan Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat tanah Elektronik.

Baca juga, Dua Akses Jalan Tol Diresmikan Jokowi, Bintaro Jaya Kian Prospektif

Dalam Peraturan Menteri ini dijelaskan Sertipikat tanah elektronik akan menggantikan surat tanah fisik, termasuk penggantian buku tanah, surat ukur atau gambar denah. Sertipikat tanah Elektronik yang selanjutnya disebut Sertipikat-el ini diterbitkan melalui sistem elektronik dalam bentuk Dokumen Elektronik dengan bubuhan tanda tangan elektronik sebagai alat verifikasi.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN Yulia Jaya Nirmawati memastikan peraturan tersebut sah sebagai dasar pemberlakuan sertipikat tanah elektronik. “Pelaksanaan pendaftaran tanah
yang sebelumnya dilakukan secara konvensional, sekarang bisa elektronik, baik itu pendaftaran tanah pertama kali untuk tanah yang belum terdaftar, termasuk penggantian sertipikat menjadi Sertipikat-el untuk tanah yang sudah terdaftar. Pelaksanaannya secara bertahap, akan diatur oleh Menteri,” ujar Yulia kepada Property and the City, melalui sambungan seluler, Kamis (4/2/2021).

Yulia menjelaskan, Kepala Kantor Pertanahan di wilayah masingmasing nantinya bertugas menerima dan mengumpulkan pengajuan Sertipikat-el untuk disatukan dengan buku tanah dan disimpan menjadi warkah pada Kantor Pertanahan. Warkah yang dimaksud adalah dilakukan alih media (scan) dan disimpan pada pangkalan data. “Masyarakat tidak perlu khawatir dengan keamanan pendaftaran tanah elektronik ini, karena penyelenggaraannya dilakukan secara andal, aman dan bertanggung jawab. Pengumpulan, pengolaan dan penyajian data akan disimpan pada Pangkalan Data Sistem Elektronik sehingga terjaga keamanan dan otentikasinya,” terangnya.

Hal itu dibenarkan Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana. Ia mengklaim, teknologi penyimpanan data sudah dipersiapkan dengan jaminan keamanan mumpuni. Teknologi tersebut dirancang dengan melibatkan Badan Sandi dan Siber Nasional. “Memang butuh penyuluhan mendalam kepada masyarakat, tapi yang jelas teknologi dokumen elektronik itu secure. Badan Sandi Dan Siber Nasional itu sudah punya teknologi dan itu menjadi lebih secure,” kata Suyus di Jakarta, Rabu (4/2/2021).

Jaminan ke Bank Sertipikat Sudah Elektronik

Suyus menambahkan pihaknya sudah memberlakukan hal serupa pada pelayanan Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) tahun lalu. Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.

Terkait hal ini, Kementerian ATR/BPN melibatkan 1.700 lembaga di antaranya perbankan, lembaga pinjaman, koperasi dan lainnya. “Jadi sudah ada 500.000 sertipikat kita keluarkan, kalau mau pinjam uang ke bank, itu sertipikatnya sudah elektronik,” kata Suyus yang mengklaim program ini semakin memberi manfaat selama pandemi.

Menurutnya, digitalisasi surat tanah ini bertujuan untuk memudahkan pelayanan, mencegah pemalsuan, dan pengecekan yang lebih mudah. Ia mencontohkan dalam praktik jual-beli, seorang pembeli nantinya tidak harus mengecek langsung ke lokasi. “Mudahnya begini, si A punya tanah di Semarang, terus mau jual tanahnya. Sementara si A domisili di Jakarta. Kalau sekarang itu prosedurnya harus ke Semarang, karena semua dokumen itu fisik, analog. Nah dengan bentuk elektronik ini, si A bisa melakukan pengecekan secara elektronik, langsung ke sistem karena sertipikat tanah elektronik nantinya disertai barcode. Dengan teknologi ini bisa lebih cepat,” papar Suyus.

Sertipikat Fisik Tidak Ditarik

Meski begitu, dalam proses pendaftaran Sertipikat-el, Menteri ATR/BPN Sofyan A Djalil menegaskan, pihaknya tidak akan menarik sertipikat lama (fisik). Menurutnya, sertipikat fisik masih tetap berlaku sampai dengan proses penggantian sertipikat-el tuntas dilakukan.

“Untuk Sertipikat Elektronik banyak sekali kekeliruan, banyak sekali salah paham. Banyak sekali orang-orang mengutip di luar konteks. Saya tegaskan, itu tidak benar. BPN tidak akan menarik sertipikat. Semua sertipikat lama tetap berlaku sampai kemudian kita transform ke dalam bentuk Sertipikat Elektronik. Dan itu perlu waktu,” lugas Sofyan dalam Webinar Arah Kebijakan Pertanahan Pasca-UU Cipta Kerja, Kamis (04/02/2021).

Sofyan menambahkan, transformasi layanan pertanahan seperti Sertipikat-el, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), kemudian untuk memajukan dunia usaha, orang-orang yang pinjam uang pada bank dikenalkan Hak Tanggunan Elektronik (HT-el) hingga pengecekan zona nilai tanah bisa dicek lewat digital, ini akan memudahkan kepentingan masing-masing warga.

Sertipikasi tanah menjadi program Kementerian Agraria dan Tata Ruang
(ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) hingga delapan tahun ke depan. Ini dijadikan prioritas karena secara nasional tanah yang sudah bersertipikat baru sekitar 45%. Bila tidak ada percepatan dibutuhkan 100 tahun untuk menyelesaikannya. “Alhamdulillah, sertipikat kita keluarkan jutaan setiap tahun. Bahkan produk PTSL kita mengeluarkan 11 juta sertipikat dalam setahun, walaupun targetnya di bawah itu. Tahun 2020 karena pandemi, produk PTSL kita kurang, hanya 6 jutaan sertipikat, tapi itu masih cukup banyak dibandingkan dengan sebelumnya. Kami terus memperbaiki mekanisme layanan pertanahan supaya orang mengurus sertipikat sesuai prosedur dengan waktu lebih pasti,” kata Sofyan.

Prioritaskan Aset Pemerintah

Program sertipikat tanah digital tidak serta merta diterapkan seluruh Indonesia. Nantinya, dilakukan bertahap diawali dari kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya yang akan dijadikan proyek percontohan. Yulia mengatakan, sertipikat tanah yang sudah dipegang oleh masyarakat dapat diajukan menjadi sertipikat elektronik. “Jadi itu dilakukan dengan permohonan masyarakat. Kalau masyarakat ingin lebih nyaman, lebih mudah memprosesnya, nanti lebih private,” katanya.

Prioritas digitalisasi sertipikat tanah akan menyasar ke instansi pemerintah, seperti aset milik pemerintah dan BUMN yang sudah mulai terbiasa dengan dokumen elektronik sebelum dilanjutkan sertifikasi tanah masyarakat. Kementerian ATR/BPN menargetkan program ini sudah mulai diterapkan hingga lima tahun ke depan. “Semoga di lima tahun ke depan kita bisa selesaikan. Kalau bisa seluruh Indonesia. Tapi untuk daerah yang secara infrastruktur sudah siap, masyarakat sudah siap, akan kita mulai pada tahun ini,” jelas Yulia.

Sertipikat Elektronik, Jaminan Hukum Lebih Tinggi?

Penggunaan sertipikat elektronik akan dimulai pada tahun ini, seperti
tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik. Beleid diteken dan berlaku mulai 12 Januari 2021.Melalui peraturan tersebut, untuk ke depannya sertipikat tanah tak lagi berbentuk kertas atau buku, melainkan berbentuk elektronik yang datanya masuk ke dalam sistem komputer.

Pro dan kontra terlihat. Ada yang mendukung, ada pula yang meragukan. Guru Besar Ilmu Hukum Agraria Fakultas Kehutanan Universitas Padjadjaran Bandung (Unpad) Ida Nurlinda menyatakan tidak mudah untuk pemerintah menjamin data-data yang diajukan oleh masyarakat untuk mendapatkan sertipikat tanah. Biasanya, BPN menerima data masyarakat apa adanya. “Sistem pendaftaran tanah Indonesia adalah publikasi negatif, BPN menerima data dari pendaftar apa adanya. Berbeda dengan negara-negara yang menggunakan sistem pendaftaran positif,” ujar Ida melalui sambungan seluler di Bogor, Jawa barat, Rabu (3/2/2021).

Menurut Ida, yang terpenting dalam hal ini adalah apakah si pemegang sertipikat itu adalah pemegang data yang berhak dan dilindungi hukum. Dengan kata lain, sambungnya, pendaftar bisa saja bukan pemilik tanah tersebut dan memiliki itikad buruk. “Bagaimana jaminan keamanannya. Apakah pemerintah siap memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah yang dirugikan jika ada data yang keliru?,” ucap Ida.

Terpisah, Pengamat Properti sekaligus CEO Indonesia Property Watch,
Ali Tranghanda, mengatakan sertipikat elektronik yang selanjutnya disebut sertipikat-el ini justru akan memberikan jaminan hukum lebih tinggi kepada pemilik tanah karena semua informasi pemilik masih dalam basis data.

Ali menyatakan, penerapan sertipikat-el ini juga akan memudahkan penyelesaian sengkarut permasalahan di pelayanan pertanahan seperti sertipikat ganda, pemalsuan hingga kasus sengketa. “Pemilik tanah juga akan terhindar dari risiko kehilangan sertipikat, karena di samping datanya sudah tersimpan dengan baik dan valid melalui proses kode, verifikasi, dan notifikasi yang selama ini terbiasa dilakukan dalam perangkat digital, pemilik tanah juga tidak perlu waswas sertipikat hilang karena memang secara fisik tidak ada,” ujar Ali.

Meski begitu, ia sepakat bahwa proses perubahan sertipikat-el membutuhkan waktu dan dilakukan secara bertahap. “Pastinya penerapannya akan bertahap karena masih banyak masyarakat yang
belum terbiasa dengan perangkat digital,” imbuhnya.

Menurutnya, hal yang terpenting dalam transformasi ini adalah terjaminnya validitas data-data masyarakat yang mengajukan kepemilikan sertipikat, baik mengajukan sertipikat baru maupun mengubah sertipikat lama dari kertas menjadi digital. “Karena nanti sistem ini bersifat pribadi, maka semua data dan kode akses yang bersifat pribadi harus dijaga privasinya,” ucap Ali.

Terkait peluang “oknum nakal” yang memiliki itikad buruk tentang kecurangan data yang diberikan sehingga dapat merugikan pemilik
tanah yang sebenarnya, Ali melihat risiko tersebut justru mudah ditekan saat sertipikat berbasis data digital tersebut telah diterapkan.

“Saya melihat kemungkinan risiko tersebut malah lebih besar terjadi pada sertipikat analog, dan harusnya sertipikat-el relatif lebih aman karena proses validasi data elektronik sejak memasukkan data fisik dan yuridis pastinya menggunakan bukan sembarang kode. Kode rahasia itu disiapkan untuk menjamin autentikasi sampai pengesahan sertipikat-el dengan menggunakan tanda tangan elektronik secara resmi dan sah yang tidak mudah ditiru. Prosesnya tidak sembarangan,” terangnya. ● [Andrian saputri]