IPW INGATKAN PEMERINTAH SUBSIDI PERUMAHAN DIPERKIRAKAN HABIS AGUSTUS 2019

0
957
harga rumah subsidi naik dan stimulus perumahan sekunder dan penyaluran dana flpp
Perumahan Villa Kencana Cikarang adalah rumah subsidi yang dikembangkan oleh SPS Group di Cikarang, Bekasi./ Foto: Pius Klobor

Kebutuhanhunian khususnya untuk masyarakat menengah berpenghasilan rendah (MBR) terusmeningkat tergambar dari terserapnya anggaran pembiayaan rumah subsidifasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Data Kementerian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga menunjukkan penyerapan yang cukup bagusmemasuki tahun 2019 ini. Realisasi FLPP sejak Januari hingga Mei 2019 sudahmencapai Rp 3,9 triliun atau setara 53,3 persen dari total anggaran FLPP yangditetapkan tahun ini yaitu Rp 7,1 triliun. Anggaran ini lebih tinggi dari tahunsebelumnya sebesar Rp 5,8 triliun, yang akan membiayairumah sebanyak 68.858 unit.

Meskipunanggaran FLPP meningkat namun anggaran subsidi selisih bunga (SSB) menurun dari225.000 unit tahun 2018 menjadi 100.000 unit di tahun 2019. Dengan demikianmaka secara  total anggaran tahun 2019lebih rendah 37 persen dibandingkan dengan anggaran tahun 2018. Rendahnyaanggaran untuk subsidi perumahan ini disayangkan Indonesia Property Watch ditengah permintaan rumah subsidi yang terus meningkat. Pada tahun 2018 saja BankBTN telah merealisasikan penyaluran subsudi sebanyak 230.000 unit. Dengananggaran yang lebih rendah saat ini, maka banyak permintaan yang tidak dapatterealisasi.

Halini juga tergambar dengan pesatnya tingkat realisasi penyaluran rumah subsidibaik melalui FLPP per Mei 2019 yang diperkirakan telah berada di angka 100.900unit dengan dominasi penyaluran melalui Bank BTN sebesar 79 persen. Denganpeningkatan permintaan sebanyak 20.000 unit per bulan, maka sampai bulanAgustus atau paling lambat sampai September 2019 diperkirakan anggaran akanhabis terserap. Belum lagi berdasarkan data historikal yang ada, terlihat adanyapeningkatan realisasi mulai bulan Juli sampai Oktober.

Dengankondisi tersebut, maka Indonesia Property Watch mengharapkan pemerintah dapatmengantisipasi dana cadangan yang dapat dialihkan untuk penyaluran rumahsubsidi. Mengingat juga pada tahun 2019 ini tidak adanya kemungkinan untukAPBN-P, sehingga anggaran penyaluran perumahan ini harus disiapkan dari posanggaran lainnya. Bila tidak ada penambahan dana, maka Program Sejuta Rumahakan terhambat bahkan terhenti sementara karena banyak konsumen yang tidakdapat melakukan akad. Di sisi lain pengembang pun akan terkendala cash flow perusahaan karena tidak dapatpencairan dari pihak perbankan. Pembangunan rumah subsidi pun relatif akantersendat.

Karenanyaterkait dengan Program Sejuta Rumah, pemerintah harus lebih serius melihatmasalah dari aspek pembiayaan yang saat ini masih sangat kurang di sektorperumahan dibandingkan sektor lainnya. Dengan peningkatan permintaan pasarrumah subsidi saat ini, maka sebenarnya tidak ada alasan bagi pemerintah untukmenurunkan anggaran perumahan.

IndonesiaProperty Watch