Beranda Berita Properti Inilah Upaya Pemerintah Hapus Backlog Perumahan, PUPR Alokasikan Dana Rp 19,83 T...

Inilah Upaya Pemerintah Hapus Backlog Perumahan, PUPR Alokasikan Dana Rp 19,83 T 2024

0
Inilah Upaya Pemerintah Hapus Backlog Perumahan, PUPR Alokasikan Dana Rp 19,83 T 2024
Inilah Upaya Pemerintah Hapus Backlog Perumahan, PUPR Alokasikan Dana Rp 19,83 T 2024

PropertyandtheCity.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada 2024 telah mengalokasikan dana sebesar Rp 19,83 triliun untuk bantuan pembiayaan perumahan. Salah satu tujuannya adalah untuk menekan dan menghapus backlog perumahan yang masih sangat tinggi di Indonesia.

Dari dana sebesar itu dirinci Rp 13,72 triliun untuk 166.000 unit rumah subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Rp 680 miliar untuk Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) bagi 166.000 unit rumah. Rp 4,6 triliun untuk subsidi selisih suku bunga (SSB) bagi 751.735 unit rumah. Terakhir Rp 830 miliar untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bagi 7.251 unit rumah.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan, Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna mengatakan bahwa anggaran FLPP tahun 2024 itu dibidik untuk menurunkan angka backlog hingga 1,3 persen dari 12,7 juta rumah tangga.

“Pemerintah kembali mengalokasikan program FLPP sebesar Rp13,72 triliun, ini nantinya akan digunakan untuk penyaluran FLPP kepada 166 ribu unit rumah. Diharapkan memberikan kontribusi sebesar 1,3 persen terhadap backlog kepemilikan rumah MBR,” ujarnya.

Baca juga: Tantangan dalam Pengaplikasian Perekat Tile Big Slab di Indonesia

Tingkat keluarga yang tak punya rumah (backlog) masih banyak. Ada sekitar 12,7 juta keluarga yang belum memiliki rumah. Ini merujuk pada hasil analisis Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

“Kan sekarang ada 12,7 juta, berdasarkan survey Susenas, itu kan hasil analisis, bukan sensus, tapi kajian, untuk bisa 0, ini asumsi hari ini ada 12,7 (juta keluarga belum punya rumah), pertumbuhan (keluarga) 600-800 ribu, artinya kalau kita mau buat 0, itu kita harus produksi (rumah) pertahun lebih banyak,” katanya, Jakarta, (29/12/2023).

Baca juga: Developer Berharap Aturan Bebas Pajak Dibuat Permanen

Kalau 220 rumah, ke 2045 masih harus ditambahkan. Kalau mau zero backlog sekitar 1,5 juta pertahun. Tapi 1,5 (juta rumah) itu tidak semua harus subsidi, nanti ada yang kita kasih kemudahan saja, dan lain-lain, ini program yang kita susun,” sambung Herry. (*)

+ posts

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini