Jakarta, Propertyandthecity.com – Di tengah ketimpangan persaingan yang dinilai membatasi peluang produsen peralatan listrik dalam negeri memasok kebutuhan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Asosiasi Produsen Peralatan Listrik Indonesia (APPI) menyambut terbitnya Surat Edaran Ketua Dewan Nasional KEK Nomor 1 Tahun 2026 tentang Peningkatan Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di KEK.
APPI menilai arahan untuk mengutamakan produk dalam negeri ini merupakan langkah penting untuk memperluas akses pasar bagi produsen yang telah membangun fasilitas manufaktur di Indonesia, termasuk yang beroperasi di luar KEK.
Bagi APPI, penguatan prioritas tersebut penting di tengah ketimpangan persaingan yang sebelumnya disoroti bersama Schneider Electric Indonesia dalam sidang aduan kanal debottlenecking yang digelar oleh Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3M-PPE) Kementerian Keuangan pada Juli lalu.
Menurut APPI, insentif bagi investasi baru di KEK belum diimbangi dengan dukungan yang setara bagi produsen dalam negeri yang telah beroperasi di luar KEK dan berupaya memasok kebutuhan proyek KEK.
Surat edaran yang ditetapkan pada 31 Juli 2026 oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Dewan Nasional KEK ini mengarahkan badan usaha pembangun dan pengelola serta pelaku usaha di KEK untuk mengutamakan produk dalam negeri dalam pembangunan, kegiatan usaha, dan/atau penggunaan bahan baku industri.
Arahan ini diperkuat melalui pertimbangan atas barang yang sudah diproduksi di Indonesia dalam penerbitan masterlist, fasilitasi produsen dalam negeri sesuai kebutuhan usaha di KEK, serta evaluasi berkala terhadap pelaksanaannya. Surat edaran juga mengatur pelaporan pelaksanaan kepada Ketua Dewan Nasional KEK paling sedikit sekali dalam tiga bulan.
“Investasi yang masuk ke KEK perlu turut membuka peluang bagi produsen peralatan listrik yang telah membangun fasilitas produksi, mengembangkan keahlian tenaga kerja, dan menciptakan nilai tambah di Indonesia. Karena itu, kami menyambut penguatan daya saing produk dalam negeri sebagai langkah positif untuk memperluas akses pasar, khususnya di KEK,” ujar Yohanes Purnawan Widjaja, Ketua Umum APPI, dikutip dari keterangan tertulis. Kamis (22/10).
Salah satu tantangan yang disoroti APPI adalah ketimpangan daya saing akibat perbedaan insentif dan perlakuan peraturan perundang-undangan.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus mengatur berbagai fasilitas perpajakan dan kepabeanan, termasuk pembebasan bea masuk dan tidak dipungutnya Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) atas impor barang modal untuk pembangunan atau pengembangan KEK sesuai ketentuan yang berlaku.
APPI menilai fasilitas tersebut dapat memberikan keunggulan biaya bagi peralatan listrik impor yang memenuhi ketentuan fasilitas KEK, sementara produsen di luar KEK tetap menanggung bea masuk dan PDRI atas bahan baku atau komponen impor yang digunakan dalam produksi.
Perbedaan ini dinilai menyulitkan produk buatan dalam negeri untuk bersaing dari sisi harga, termasuk untuk jenis peralatan yang sudah diproduksi di Indonesia, seperti transformator, panel listrik, dan komponen instalasi.
Bagi APPI, pelaksanaan surat edaran perlu memastikan bahwa ketersediaan produk dalam negeri benar-benar menjadi pertimbangan dalam pengadaan dan penerbitan masterlist KEK. Fasilitasi Media Alert kepada produsen juga diharapkan dapat menghubungkan kemampuan manufaktur nasional dengan kebutuhan proyek di KEK, sehingga arahan tersebut menghasilkan peluang pasokan yang nyata.
Selain persoalan biaya, APPI juga menyoroti penerapan standar produk. Pasal 102 ayat (1) PP Nomor 40 Tahun 2021 menyebutkan bahwa barang asal impor untuk dipakai di KEK belum diberlakukan kewajiban Standar Nasional Indonesia (SNI).
APPI menekankan perlunya perhatian terhadap mutu dan keselamatan dalam pemilihan peralatan listrik, sejalan dengan upaya meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan mendukung keandalan infrastruktur KEK.
“Kesempatan berpartisipasi yang lebih luas perlu didukung persaingan yang sehat berbasis efisiensi, inovasi, dan kualitas. Dalam pengadaan peralatan listrik, pemenuhan standar mutu dan keselamatan, termasuk SNI, juga perlu menjadi perhatian. Pemenuhan standar tersebut penting untuk mendukung infrastruktur kelistrikan KEK yang andal serta membantu mengurangi risiko kegagalan peralatan, kebakaran, dan gangguan operasional,” tambah Yohanes.
APPI berharap pelaksanaan surat edaran ini secara konsisten dan evaluasi berkala dapat mendorong peningkatan penggunaan peralatan listrik buatan dalam negeri di KEK.
Bagi APPI, keberhasilan kebijakan ini perlu tercermin dalam meningkatnya keterlibatan produsen dalam negeri dalam rantai pasok KEK, sehingga investasi yang masuk turut memperkuat kemampuan manufaktur dan penciptaan nilai tambah di Indonesia.
