Jakarta, propertyandthecity.com – PT Bank Syariah Nasional atau Bank BSN telah menyalurkan pembiayaan rumah bersubsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan untuk 30.231 unit hingga 27 Juli 2026.
Jumlah tersebut setara sekitar 43,4 persen dari kuota Bank BSN sepanjang 2026 yang mencapai 69.636 unit. Dengan demikian, perseroan masih harus menyalurkan pembiayaan untuk sekitar 39.405 unit rumah hingga akhir tahun.
Di tengah peningkatan penyaluran tersebut, pangsa pasar KPR FLPP Bank BSN tercatat naik menjadi 23,4 persen per 28 Juli 2026. Angka itu lebih tinggi dibandingkan posisi akhir 2025 sebesar 21,3 persen.
Kenaikan 2,1 poin persentase tersebut memperlihatkan posisi Bank BSN semakin besar dalam pasar pembiayaan rumah subsidi. Namun, pertumbuhan pangsa pasar tidak otomatis berarti target tahunan telah dekat. Bank masih harus menyelesaikan lebih dari separuh kuota dalam sekitar lima bulan tersisa.
Direktur Utama Bank BSN Alex Sofjan Noor mengatakan peningkatan pangsa pasar mencerminkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan rumah berbasis syariah.
Menurut Alex, capaian itu juga menunjukkan kemampuan jaringan Bank BSN dalam mendukung masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh rumah pertama.
“Capaian pangsa pasar hingga 23,4 persen menunjukkan kuatnya kapasitas, jaringan, dan komitmen Bank BSN dalam membantu MBR memperoleh rumah pertama melalui skema pembiayaan syariah yang terjangkau dan akuntabel,” ujar Alex dalam keterangan tertulis, (28/07/2026).
Penggunaan istilah pangsa pasar penting diperjelas. Angka 23,4 persen bukan persentase pencapaian kuota Bank BSN, melainkan porsi bank terhadap total penyaluran FLPP di pasar.
Realisasi Baru Mencapai 43 Persen Kuota
Dengan realisasi 30.231 unit dari kuota 69.636 unit, Bank BSN masih menghadapi tekanan penyaluran pada semester kedua.
Secara sederhana, bank perlu menyalurkan rata-rata sekitar 7.881 unit per bulan selama Agustus hingga Desember 2026 untuk menghabiskan sisa kuota. Kebutuhan aktual bisa lebih tinggi apabila sebagian proses akad tertunda atau pengembang belum menyelesaikan rumah.
Tantangan penyaluran FLPP tidak hanya berada di sisi permintaan. Ketersediaan rumah, kesiapan legalitas, kualitas bangunan, kelayakan debitur, dan kecepatan proses akad ikut menentukan realisasi.
Karena itu, pertumbuhan pangsa pasar tidak cukup apabila tidak diikuti percepatan penyediaan rumah dan pemeriksaan calon penerima.
Baca Juga: Luxury Residential Indonesia: Transformasi dari Simbol Status Menuju Aset Terukur
Pelaporan Hunian Capai 3.381 MBR
Selain dari sisi penyaluran, Bank BSN mencatat capaian dalam pelaporan pascaakad.
Berdasarkan data BP Tapera, Bank BSN menjadi bank dengan jumlah pelaporan akuHUNI terbanyak, yakni 3.381 masyarakat berpenghasilan rendah.
Tingkat validasi melalui sistem pemantauan elektronik atau e-Monev mencapai 92,58 persen, lebih tinggi dari ambang 90 persen.
Pemantauan tersebut penting karena program rumah subsidi tidak hanya dinilai dari jumlah akad. Pemerintah juga perlu memastikan rumah benar-benar dihuni oleh penerima yang berhak dan tidak dialihkan untuk tujuan lain.
Alex mengatakan keberhasilan program rumah subsidi harus dilihat dari kualitas pengawasan setelah pembiayaan diberikan.
Pandangan itu relevan karena risiko program FLPP tidak berhenti ketika akad ditandatangani. Rumah yang kosong, disewakan, dijual kembali, atau tidak memenuhi standar kualitas tetap dapat mengurangi efektivitas subsidi.
Ungguli BRI dalam Pembiayaan Tapera
Pada segmen Pembiayaan Tapera periode 2021–2025, Bank BSN juga menempati posisi teratas dengan menyalurkan pembiayaan kepada 2.811 peserta.
Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang mencatat 2.347 peserta.
Selisihnya mencapai 464 peserta.
Namun, angka ini perlu dibedakan dari penyaluran FLPP reguler. Pembiayaan Tapera memiliki basis peserta dan mekanisme tersendiri, sehingga tidak tepat apabila kedua data tersebut digabungkan untuk menggambarkan total KPR subsidi Bank BSN.
Tingkat Keterhunian Nasional 93,35 Persen
BP Tapera mencatat telah memantau 48.958 rumah FLPP hingga akhir Juni 2026.
Dari jumlah tersebut, tingkat keterhunian nasional mencapai 93,35 persen. Artinya, sekitar 6,65 persen rumah yang dipantau belum tercatat dihuni atau menghadapi persoalan validasi lain.
Hingga akhir tahun, BP Tapera menargetkan pemantauan terhadap 75.000 rumah FLPP di 77 kabupaten dan kota.
Jika target tersebut tercapai, masih terdapat sekitar 26.042 rumah tambahan yang harus dipantau pada semester kedua.
Pemantauan keterhunian menjadi penting untuk memastikan subsidi pemerintah benar-benar menghasilkan hunian yang digunakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah, bukan sekadar menambah jumlah akad kredit.
Perkuat Sisi Permintaan dan Pasokan
Untuk mengejar sisa kuota, Bank BSN bersama BTN Group memperkuat pembiayaan dari dua sisi.
Dari sisi permintaan, bank memperluas akses KPR bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dari sisi pasokan, pembiayaan kepada pengembang ditingkatkan agar pembangunan rumah subsidi dapat mengikuti kebutuhan pasar.
Strategi tersebut cukup masuk akal karena hambatan penyaluran sering kali berasal dari ketidakseimbangan antara jumlah calon pembeli dan ketersediaan rumah yang siap akad.
Namun, memperbesar pembiayaan kepada pengembang tetap membutuhkan pengawasan ketat. Bank harus memastikan proyek memiliki legalitas jelas, progres konstruksi realistis, kualitas bangunan memadai, dan permintaan yang benar-benar tersedia.
Bank BSN telah memperbesar posisinya dalam pasar KPR subsidi. Tantangan berikutnya bukan hanya mempertahankan pangsa pasar, melainkan mempercepat penyaluran tanpa menurunkan kualitas verifikasi, bangunan, dan pengawasan setelah akad. (*)
