PropertyandTheCity.com, Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai konsep gotong royong alias kolaborasi untuk mewujudkan program pembangunan 3 juta rumah. Dia juga akan memanfaatkan pengalamannya di dunia usaha selama 5 tahun.
“Sekarang negara memanggil, saya siap untuk berbakti. Saya juga sudah menelepon teman-teman saya, para pengusaha, yang juga bisa membantu,” kata Maruarar di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (21/10/2024).
“Nanti mungkin tanahnya dari negara, dan teman-teman (pengusaha) juga bisa membantu untuk membangun sebagai bagian dari CSR mereka. Saya pikir kita mesti kreatif, tapi juga harus berdasarkan hukum,” imbuhnya.
Meski demikian, dia menyebut pembangunan 3 juta rumah ini tak bisa berjalan lancar bila sistem yang dibangun tidak transparan. Gerak cepat dan taktis juga diplot Maruar dengan berdiskusi intens dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk meminta insentif bagi masyarakat berpendapatan rendah (MBR) dalam memiliki hunian.
“Sehingga nanti saya akan bertemu dengan Menteri Keuangan untuk membahas soal bagaimana jika pajak untuk masyarakat kelas bawah dan rakyat kecil juga harus dipertimbangkan untuk mendapatkan perhatian,” ungkapnya.
Namun, Maruarar Sirait belum bisa memastikan apakah insentif tersebut berupa keringanan pajak atau bentuk lainnya. “Saya akan usahakan apa yang terbaik untuk rakyat Indonesia,” tandasnya.
Ekonomi Ketiban Untung
Program 3 juta rumah per tahun yang akan diluncurkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto menciptakan harapan baru bagi masyarakat. Dengan anggaran ratusan triliun rupiah, program ini tidak hanya berpotensi meningkatkan sektor riil, tetapi juga memberikan kesempatan lebih besar bagi masyarakat untuk memiliki hunian layak, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Berdasarkan peta jalan dari tim Satgas Perumahan, program ini akan membangun 3 juta rumah setiap tahunnya. Dari jumlah tersebut, 1 juta unit diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan, sedangkan 2 juta unit akan dibangun untuk masyarakat di pedesaan.
“Pengentasan kemiskinan menjadi prioritas utama Presiden Prabowo, dan sektor perumahan adalah salah satu instrumennya. Proyek ini akan menggerakkan sektor riil, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan perputaran ekonomi di berbagai daerah,” ungkap Bonny Z. Minang, anggota tim Satgas Perumahan di bawah pimpinan Hashim Djojohadikusumo, ditulis Senin (21/10/2024).
Menurut kajian Bank BTN, rumah subsidi di perkotaan diperkirakan memiliki harga jual rata-rata Rp200 juta, sementara di pedesaan berada di kisaran Rp75 juta hingga Rp100 juta. Jika program ini berjalan maksimal, nilai transaksinya bisa mencapai sekitar Rp400 triliun per tahun. Angka ini bisa lebih tinggi, mengingat harga hunian di berbagai daerah tidak selalu seragam.
Dana besar ini akan mengalir ke pengembang kecil dan menengah, khususnya yang berfokus membangun rumah subsidi di pedesaan. Pembangunan ini diharapkan mendorong pemerataan ekonomi dan membuka aliran modal ke daerah-daerah, sehingga para pengembang lokal dapat berkontribusi lebih besar.
Proyek perumahan juga akan memberikan efek berganda (multiplier effect) pada 183 subsektor usaha lainnya. Mulai dari pemasok bahan bangunan seperti semen, batu bata, dan baja, hingga UMKM yang mendukung kebutuhan proyek, seperti toko bangunan dan tenaga kerja.
 Maruarar Sirait mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai konsep gotong royong){kind=link}