Jakarta, Propertyandthecity.com — Penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) atau KUR Perumahan terus diperluas untuk membantu masyarakat dan pelaku usaha di sektor perumahan mendapatkan akses pembiayaan. Hingga 17 November 2026, realisasi program ini secara nasional mencapai Rp30,14 triliun dengan jumlah penerima sebanyak 123.209 debitur.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, pemerintah terus mendorong kemudahan akses pembiayaan melalui kolaborasi KUR Perumahan dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Kedua program tersebut diharapkan bisa membantu masyarakat mendapatkan rumah sekaligus mendukung pelaku usaha yang bergerak di sektor perumahan.
“Pemerintah melalui Kementerian PKP harus memastikan, mengawal serta memastikan langsung kebijakan-kebijakan yang dibuat Presiden Prabowo agar dapat langsung dirasakan oleh masyarakat, baik dalam kecepatan, kemudahan, dan anti korupsi dalam prosesnya,” ujar Maruarar dalam kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Bank BRI serta Sosialisasi Rumah Subsidi oleh BP Tapera di Kabupaten Serang, Banten, Kamis (19/11/2026).
Menurut Maruarar, KUR Perumahan menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memberikan akses modal yang lebih mudah dan terjangkau, khususnya bagi pelaku usaha yang terlibat dalam pembangunan rumah. Mulai dari pengembang, kontraktor, hingga pedagang bahan bangunan.
“KUR Perumahan dibuat oleh Presiden Prabowo supaya rakyat tidak terjerat rentenir. Negara sebesar Indonesia harus bisa membebaskan rakyatnya dari rentenir dengan proses yang mudah, murah, dan cepat,” imbuhnya.
Penyaluran KUR Perumahan Capai Rp30,14 Triliun
Dari total realisasi nasional sebesar Rp30,14 triliun, pembiayaan paling besar terserap dari sisi permintaan atau demand side, yakni Rp19,80 triliun atau 65,70% dari total penyaluran. Dana tersebut diberikan kepada 118.942 debitur.
Sebagian besar pembiayaan digunakan untuk renovasi rumah dengan nilai Rp14,47 triliun kepada 96.649 debitur. Sementara itu, pembelian rumah menyerap Rp3,27 triliun dan pembangunan rumah untuk mendukung kegiatan usaha mencapai Rp2,07 triliun.
Adapun dari sisi penyediaan atau supply side, penyaluran mencapai Rp10,34 triliun atau 34,30% dari total realisasi. Pembiayaan tersebut menjangkau 4.267 pelaku usaha.
Pengembang perumahan menjadi penerima pembiayaan terbesar dari sisi nilai, yakni Rp5,92 triliun kepada 1.528 debitur. Pedagang bahan bangunan menerima Rp3,21 triliun kepada 2.277 debitur, sedangkan penyedia jasa konstruksi memperoleh Rp1,22 triliun kepada 462 debitur.
Dari sisi perbankan, BRI mencatat penyaluran KUR Perumahan sebesar Rp13,73 triliun hingga 17 November 2026. Angka tersebut menjadi realisasi tertinggi di antara 30 bank dan lembaga penyalur program. Dengan sisa kuota plafon sekitar Rp5,54 triliun, BRI masih mengoptimalkan jaringan layanannya untuk memperluas pembiayaan menjelang akhir tahun.
Penyaluran di Banten Tembus Rp1 Triliun
Di Provinsi Banten, realisasi KUR Perumahan hingga 17 November 2026 mencapai Rp1,008 triliun untuk 2.716 debitur. Penyaluran tersebut terdiri atas pembiayaan dari sisi permintaan sebesar Rp569,52 miliar kepada 2.562 debitur dan sisi penyediaan sebesar Rp439,39 miliar kepada 154 debitur.
Khusus Kota Serang, realisasi pembiayaan mencapai Rp61,71 miliar yang disalurkan kepada 133 debitur. Pemerintah juga mencatat rencana closing KUR Perumahan senilai Rp400 miliar dari 844 debitur potensial.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menilai KUR Perumahan bisa membantu masyarakat desa mengembangkan kegiatan ekonomi keluarga.
“Kami dengan program KUR Perumahan, masyarakat desa sangat terbantu dengan terobosan yang ada dan dalam hal ini Menteri PKP turun langsung mengenai permasalahan dan memberikan solusinya dalam meningkatkan perekonomian keluarga,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah menyampaikan, Kabupaten Serang masih memiliki 7.112 unit rumah tidak layak huni (RTLH) yang perlu ditangani. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.788 unit mendapat dukungan penanganan dari Kementerian PKP.





















