Jakarta, Propertyandthecity.com — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) lebih cermat sebelum membeli rumah subsidi. Calon pembeli diminta mengecek rekam jejak pengembang hingga kondisi bangunan dan lingkungan perumahan secara langsung.
Maruarar, yang akrab disapa Ara, menyebut rekam jejak pengembang sebagai hal pertama yang perlu diperhatikan. Calon pembeli bisa melihat proyek-proyek yang pernah dibangun untuk mengetahui kualitas hunian yang ditawarkan.
“Tolong disampaikan kepada calon pembeli rumah subsidi. Tips dari saya sebagai Menteri PKP. Kepada seluruh warga Indonesia, rakyat Indonesia yang masuk kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang mau membeli rumah subsidi. Tips yang paling penting adalah cek track record (pengembang),” ujar Ara di Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (18/11).
Selain mengenali pengembangnya, calon pembeli perlu datang langsung ke lokasi. Pemeriksaan bisa dimulai dari kondisi rumah, seperti kualitas air, tembok, lantai, hingga atap.
“Tips yang kedua, cek langsung ke lapangan, cek rumahnya. Cek rumahnya apakah airnya bagus atau tidak. Kedua, temboknya retak-retak atau tidak, lantainya bagaimana, atapnya bagaimana,” katanya.
Kondisi di luar rumah juga tidak kalah penting. Ara meminta calon pembeli memperhatikan lebar jalan lingkungan, ketersediaan fasilitas olahraga dan tempat ibadah, serta jarak perumahan dari sekolah, rumah sakit, dan pasar.
“Jadi tips dari saya yakni teliti sebelum membeli. Cek developer-nya, cek produknya, cek lingkungannya, ekosistemnya. Itu tips dari kami semoga bermanfaat supaya semua konsumen tidak ada yang kecewa,” kata Ara.
Ara juga mengingatkan pengembang agar tidak hanya mengejar penjualan, tetapi memastikan rumah subsidi yang dibangun memiliki kualitas yang baik.
“Sebaliknya developer selalu menyiapkan yang prima. Kualitas pelayanan yang prima, jalan-jalan yang prima, jalan lingkungannya, fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umumnya (fasumnya) yang prima, rumahnya juga kualitas bagus,” katanya, seperti dikutip dari Antara.
Ia sebelumnya juga meminta pengembang tidak mengorbankan kenyamanan MBR dengan membangun rumah yang rawan banjir atau memiliki kualitas konstruksi di bawah standar.
Pengembang yang memanfaatkan KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) juga diminta siap menjalani audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pasalnya, dana FLPP bersumber dari APBN sehingga penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sebagai pengelola dana FLPP turut mendukung evaluasi tersebut. Pengembang yang memiliki rekam jejak positif juga menyambut baik langkah ini dan menyatakan kesiapan untuk meningkatkan kualitas rumah subsidi bagi MBR.





















