Jakarta, Propertyandthecity.com – Penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) telah mencapai Rp29,18 triliun hingga 31 Oktober 2026. Namun, sebagian besar pembiayaan masih mengalir ke Pulau Jawa dengan nilai mencapai Rp18,48 triliun atau sekitar 63% dari total penyaluran.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, realisasi tersebut setara 70,04% dari target sebesar Rp41,66 triliun. Pembiayaan itu telah menjangkau 119.791 debitur.
“Pembiayaan terbagi menjadi dua kelompok utama, yakni sisi permintaan rumah dan sisi penyediaan rumah. Pembiayaan sisi permintaan rumah mencapai Rp19,14 triliun dengan 115.671 debitur. Sementara itu, pembiayaan sisi penyediaan rumah mencapai Rp10,04 triliun dengan 4.120 debitur,” ujar Maruarar dalam rapat monitoring dan evaluasi penyaluran KPP di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Di luar Pulau Jawa, Sumatera mencatatkan penyaluran Rp4,10 triliun dengan 14.429 debitur. Berikutnya Sulawesi sebesar Rp2,45 triliun dengan 6.850 debitur, serta Bali dan Nusa Tenggara sebesar Rp1,83 triliun dengan 4.936 debitur.
Adapun Maluku dan Papua mencatatkan penyaluran paling kecil, yakni Rp405,08 miliar kepada 1.015 debitur.
Jika dilihat berdasarkan provinsi, Jawa Tengah menjadi penerima pembiayaan terbesar dengan nilai Rp6,62 triliun. Disusul Jawa Timur sebesar Rp4,78 triliun dan Jawa Barat Rp4,59 triliun. Sementara itu, Sulawesi Selatan mencatatkan penyaluran Rp1,36 triliun dan Bali Rp1,08 triliun.
Dari sisi penerima, KPP terbagi untuk pembiayaan permintaan rumah sebesar Rp19,14 triliun dan penyediaan rumah Rp10,04 triliun. Pembiayaan permintaan ditujukan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hunian, sedangkan pembiayaan penyediaan mendukung pelaku usaha dalam ekosistem perumahan.
Dari lembaga penyalur, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mencatatkan pembiayaan terbesar sebesar Rp13,34 triliun dengan 89.176 debitur. Berikutnya PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN sebesar Rp6,50 triliun dengan 9.955 debitur.
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menyalurkan Rp2,70 triliun kepada 3.729 debitur, sedangkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mencatatkan Rp2,40 triliun dengan 7.695 debitur.
Maruarar mengatakan, KPP menjadi salah satu upaya pemerintah memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan rumah sekaligus pelaku usaha yang terlibat dalam penyediaan hunian.
Menurutnya, dukungan pembiayaan bagi pengembang, pedagang bahan bangunan, dan penyedia jasa konstruksi juga diperlukan untuk menjaga aktivitas usaha di sektor perumahan.
Ia menambahkan, realisasi hingga akhir Oktober menjadi modal untuk melanjutkan penyaluran pembiayaan hingga akhir tahun. Pemerintah pun mendorong kerja sama dengan perbankan dan regulator agar target penyaluran dapat terus dikejar.
“Dengan realisasi sebesar 70,04 persen dari target, diperlukan sinergi berkelanjutan antara pemerintah, perbankan, regulator, dan pelaku usaha untuk mengoptimalkan penyaluran hingga akhir tahun,” katanya.
 telah mencapai Rp29,18 triliun hingga 31 Oktober 2026.){kind=link}