Jakarta, Propertyandthecity.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mulai menjajaki kerja sama dengan Menteri Perumahan dan Pembangunan Perkotaan dan Pedesaan Republik Rakyat China, Ni Hong, untuk mempercepat penanganan backlog perumahan di Indonesia. Dalam pertemuan di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu (29/7/2026), keduanya bertukar pengalaman mengenai kebijakan penyediaan hunian, mulai dari pengelolaan lahan, skema pembiayaan, hingga pemanfaatan teknologi.
“Kita bertukar pikiran soal bagaimana soal lahan bagaimana soal pembiayaan soal teknologi terakhir. Kita sepakati akan ada tindak lanjut kita akan fokus di perumahan masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah,” kata Maruarar Sirait.
Menurut Ara, Indonesia telah menjalankan berbagai program untuk mengurangi backlog kepemilikan rumah sekaligus meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan rumah subsidi, baik rumah tapak maupun rumah susun, yang diperkuat dengan berbagai skema pembiayaan.
Sebagai bagian dari percepatan program tersebut, pemerintah menggelar akad massal rumah subsidi sebanyak 62.000 unit di Batang, Jawa Tengah, pada Kamis (30/7/2026). Pemerintah juga mendukung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program sertifikasi tanah gratis, serta akses pembiayaan usaha melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan PNM Mekaar.
“Jadi rumahnya melalui rumah subsidi, ekonominya dibantu melalui KUR Perumahan dan juga PNM Mekaar. Sertifikat tanahnya diberikan gratis bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah,” ujarnya.
Ara mengatakan, hasil diskusi dengan pemerintah China akan ditindaklanjuti dengan menyiapkan berbagai kebutuhan dasar agar kerja sama dapat segera direalisasikan. Pemerintah Indonesia akan menyediakan lahan-lahan strategis yang dapat dikembangkan, data kebutuhan perumahan yang akurat berbasis BPS, serta penyempurnaan regulasi guna menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.
“Kami akan siapkan lahan, kami akan siapkan data market, dan kami akan siapkan aturan-aturan yang ada. Tiga hal ini yang akan kami siapkan untuk kemudian dipelajari dan didiskusikan lebih lanjut bersama pihak Tiongkok,” ungkap Maruarar.
Lebih jauh, Ara menegaskan kerja sama yang dibangun tidak hanya ditujukan untuk mempercepat penyediaan rumah bagi masyarakat, tetapi juga harus memberikan nilai tambah bagi industri nasional. Karena itu, pemerintah mendorong agar proyek-proyek yang dikembangkan memanfaatkan material bangunan produksi dalam negeri sekaligus melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam rantai pasok pembangunan.
“Kami menyambut baik kerja sama dengan Tiongkok di bidang perumahan. Namun kami tidak ingin hanya menjadi market, kami ingin menjadi mitra strategis yang sama-sama memberikan manfaat. Dalam setiap kerja sama yang dilakukan, kami juga ingin agar material bangunan dari dalam negeri dapat digunakan dan industri lokal ikut terlibat, sehingga memberikan nilai tambah bagi kedua negara,” ujar Maruarar atau yang akrab disapa Ara, dikutip dalam keterangan resminya, Kamis (30/7/26).
Sejalan dengan Ara, Ni Hong juga menyambut baik peluang kolaborasi tersebut. Menurutnya, Indonesia dan China telah mencapai kesepahaman untuk memperluas kerja sama di sektor perumahan dan membuka ruang kolaborasi baru yang saling menguntungkan.
“Kami sudah mencapai pada konsensus khusus di bidang perumahan antara Tiongkok dan Indonesia. Kami juga berkenan di bawah arahan kepada dua negara bisa menciptakan bidang kerja sama baru di bidang perumahan,” ucap Ni Hong.
Ia menambahkan, pemerintah China akan mendorong perusahaan-perusahaannya untuk menjalin kerja sama dengan Indonesia. Meski kedua negara memiliki karakteristik dan tantangan perumahan yang berbeda, pengalaman masing-masing dapat menjadi bekal untuk menemukan solusi bersama dalam penyediaan hunian yang lebih baik.
