Jakarta, Propertyandthecity.com – Saat ini pemerintah semakin ketat mengatur pemanfaatan lahan untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Dua konsep utamanya, yaitu Lahan Baku Sawah (LBS) dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD), kini diintegrasikan ke dalam Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Area LSD secara umum dilarang dialihfungsikan. Selain itu, pemerintah juga memperketat aturan dengan mengunci sekitar 87% dari total lahan baku sawah (sekitar 6,39 juta hektare) dari potensi alih fungsi, sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 4 Tahun 2026 dan kebijakan terkait.
Pro dan kontra terkait kebijakan ini harus dilihat secara jernih karena penerapannya di lapangan ternyata menimbulkan polemik. Para pengembang pada prinsipnya bersedia mematuhi aturan ini dan menyadari pentingnya ketahanan pangan, namun tanpa mengganggu proses penyediaan perumahan yang sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Pemerintah harus menyadari bahwa proses pengembangan perumahan tidak sesederhana dan tidak seindah yang terlihat pada akhirnya. Pengembang dihadapkan pada kenyataan masih panjangnya proses perizinan, disertai biaya-biaya siluman. Namun setelah semua dilalui, muncul aturan LSD di atas lahan mereka, meskipun seluruh proses telah dijalankan sesuai aturan yang berlaku saat itu.
Alih-alih berjuang di tengah pasar perumahan yang sedang melambat, banyak pengembang juga mengalami dampak negatif dari penerapan aturan yang tidak berimbang. Sejumlah pengembang mengeluhkan penerapan plot ini tidak didasarkan pada kondisi di lapangan. Ketidaksesuaian peta LSD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah menjadi hambatan utama yang sering terjadi.
Indonesia Property Watch mencermati beberapa kendala di lapangan yang membuat industri properti tersendat akibat aturan ini, antara lain:
-
Harmonisasi antara peruntukan yang ada di Pemda tidak sinkron dengan peta LSD yang ada di Pemerintah, sehingga menimbulkan hambatan bagi para pengembang dalam mengurus legalitas lahan karena akuisisi lahan sudah dilakukan sebelum peta LSD diterapkan. Pemerintah diminta tidak semena-mena menerapkan aturan ini jika lahan tersebut telah dinyatakan clear sebelum penetapan LSD.
-
Pemerintah harus lebih bijak dan tidak bersikukuh menerapkan aturan ini tanpa meninjau keabsahan peta LSD yang digunakan, guna menjamin kesesuaiannya dengan kondisi lapangan. Ditemukan beberapa lahan yang sudah memiliki sertifikat, bahkan sudah terbangun, terkena status LSD. Karenanya, penggunaan peta satelit terkini seharusnya menjadi pertimbangan agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan.
-
Kelalaian Pemda juga ditemukan dengan memberikan izin di atas lahan yang seharusnya tidak diperuntukkan bagi perumahan. Dalam kondisi ini, pemerintah berhak melakukan tindakan tegas berupa pencabutan izin pembangunan.
-
Mekanisme pengaduan yang tidak transparan sehingga rentan menimbulkan praktik korupsi oleh oknum yang memanfaatkan kondisi ini.
Rasa ketidakadilan ini menimbulkan dampak negatif bagi para pengembang saat ini. Selain itu, para pengembang juga masih harus memutar otak untuk menyelamatkan arus kas (cash flow) di tengah rejection KPR dan pencairan yang semakin menyusut.
Di tengah semangat program 3 juta rumah, insentif pemerintah yang dikucurkan tidak semulus yang diharapkan karena muncul persoalan lain dari faktor kebijakan itu sendiri yang dinilai tidak berkeadilan, sehingga pengembang kesulitan membangun dalam rangka penyediaan rumah untuk rakyat.
. Area LSD secara umum dilarang dialihfungsikan.){kind=link}