Jakarta, propertyandthecity.com — Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memperkuat sinergi dengan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan guna memastikan pengadaan barang dan jasa berjalan seiring dengan arah kebijakan pembangunan infrastruktur nasional.
Kepala LKPP Sarah Sadiqa mengatakan, lembaganya ingin dilibatkan sejak tahap awal perencanaan program prioritas infrastruktur. Menurut dia, sektor ini memiliki tingkat kompleksitas dan risiko tinggi, sehingga perlu pendampingan sejak depan, bukan sekadar menyelesaikan persoalan di belakang.
“Kami ingin lari bersama Kemenko Infra untuk mengimplementasikan program prioritas, terutama di sektor infrastruktur yang dari sisi pengadaan pasti kompleks, mahal, dan sulit. Karena itu, LKPP harus terlibat sejak awal agar bisa mengantisipasi berbagai potensi masalah,” kata Sarah dalam kegiatan Coffee Morning bertajuk Penguatan Peran Pengadaan dalam Mendukung Arah Kebijakan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan di Jakarta, Kamis.
Sarah menambahkan, saat ini LKPP turut mendukung berbagai program strategis pemerintah, mulai dari Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, Swasembada Pangan, Sekolah Unggul Garuda, Perumahan Rakyat, hingga pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Dukungan tersebut dilakukan melalui penyusunan kebijakan pengadaan, konsultasi teknis, serta pendampingan pelaksanaan agar program berjalan efektif dan efisien.
Ia menilai, infrastruktur kini tidak lagi dimaknai sebatas pembangunan fisik, melainkan menjadi penggerak ketahanan nasional sekaligus peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks Visi Indonesia Emas 2045, pengadaan barang dan jasa disebut sebagai fondasi penting untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur terintegrasi dan pemerataan wilayah.
Menurut Sarah, keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada tata kelola pengadaan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Karena itu, LKPP berupaya memastikan setiap proses pengadaan benar-benar mendukung prioritas pembangunan nasional, sekaligus menjaga efektivitas belanja negara.
Baca Juga: 1 Tower Rusun Subsidi Siap Dibangun di Sadang Serang Bandung, Maruarar Ungkap Kriteria Penerima
Sinergi dengan Kemenko Infra, kata dia, juga diarahkan untuk memperkuat integrasi antara perencanaan kebijakan dan implementasi di lapangan, agar program pembangunan lintas sektor dan wilayah dapat berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia merupakan urgensi nasional. Ia menekankan pentingnya perencanaan terintegrasi, penganggaran tepat sasaran, serta pelaksanaan yang memenuhi standar kualitas dan keselamatan.
Agus juga menyoroti perlunya menghadirkan infrastruktur yang tangguh terhadap bencana, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu mengurangi disparitas antarwilayah.
