Jakarta, Propertyandthecity.com – Pemulihan kawasan terdampak banjir di Sumatra tidak hanya berbicara soal pembangunan rumah, tetapi juga menyangkut pengaturan lahan bagi warga. Di tengah proses tersebut, muncul pembahasan mengenai rencana penyerahan sertifikat tanah sebelum hunian tetap (huntap) selesai dibangun.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyatakan, skema tersebut masih memerlukan pembahasan lebih lanjut. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (19/01/2026).
“Concern kedua tentang kado THR Lebaran buat korban bencana, yaitu pemecahan bidang tanah, sertifikatnya sudah jadi diserahkan sebelum dibangun huntapnya. Kan itu harapannya? Saya rasa yang soal ini kita perlu diskusi lebih lanjut,” ujar Nusron.
Nusron menjelaskan, dari sisi konsep pembangunan, pemberian sertifikat di awal justru membuat pemerintah kehilangan ruang gerak. Ketika lahan sudah dipecah dan disertifikasi atas nama masing-masing penerima, pemerintah wajib meminta persetujuan individu sebelum memulai pembangunan rumah. Proses administratif inilah yang dinilai berisiko menghambat percepatan rekonstruksi.
“Karena secara konsep justru itu nanti menyulitkan pemerintah ketika akan merekonstruksi dan membangun huntap. Kenapa? Karena kalau itu dipecah duluan, maka sebelum rumahnya itu dibangun huntap, pemerintah harus minta tanda tangan satu per satu kepada rakyat yang kita kasih,” kata Nusron dikutip dari CNN Indonesia, Rabu (21/01/2026) .
Sebagai alternatif, Nusron menawarkan skema yang dinilai lebih efektif dan praktis. Pemerintah, menurutnya, sebaiknya membangun hunian terlebih dahulu di atas lahan yang telah disiapkan, tanpa perlu persetujuan perorangan. Setelah rumah selesai dibangun, barulah dilakukan pemecahan bidang tanah dan penyerahan sertifikat kepada penerima manfaat.
“Jadi itu lebih mudah dibangun rumah dulu, tanpa persetujuan rakyat dulu. Kemudian baru dipecah setelah rumahnya jadi, kemudian diserahkan kepada rakyat,” ujarnya.
Lebih jauh, Nusron juga mengingatkan adanya risiko lanjutan jika sertifikat diserahkan sejak awal. Ia menilai tidak tertutup kemungkinan muncul penolakan dari penerima lahan terhadap skema pembangunan rumah oleh pemerintah.
“Bisa jadi yang sudah dapat tanah enggak mau dibangun, maunya dibangun sendiri minta duit. Nanti panjang lagi, sementara mekanisme APBN-nya tidak seperti itu nanti,” ujar Nusron.
