Jakarta, propertyandthecity.com – Di Kawasan elite Pondok Indah, bentangan hijau lapangan golf tak hanya jadi arena para pehobi pukul bola. Di sanalah, pada Rabu, 6 Agustus 2025, massa ahli waris Toton Cs yang didampingi LPH-GRIB Jaya menggelar unjuk rasa. Mereka menuntut penguasaan fisik lahan Pondok Indah Golf, berbekal sederet dasar hukum mulai dari UU Advokat hingga putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung.
Tuntutan itu mengacu pada rangkaian putusan, antara lain Nomor 147/G.TUN/1999 PTUN Jakarta hingga PK Nomor 55/PK/TUN/2003, yang menurut ahli waris menguatkan posisi mereka. Di mata mereka, PT Metropolitan Kentjana Tbk (MK) kalah di tingkat kasasi dan PK, sehingga lahan harus segera dieksekusi.
Akar Konflik dari Era Kolonial
Menurut GM Legal Department MK, Hery Sulistyono, kisruh ini bukan perkara baru. “Permasalahan ini bermula dari status tanah partikelir pada zaman Belanda. Pada 1958, tanah-tanah itu dinasionalisasi dan dinyatakan sebagai tanah negara,” ujarnya kepada awak media, seperti dilansir kompas.com, (07/08/2025).
Pemerintah saat itu mengeluarkan SK-198/1961 yang menjanjikan ganti rugi—dengan syarat ketat: permohonan pengukuran dalam enam bulan, lalu permohonan pembayaran dalam tiga bulan berikutnya. “Kalau syaratnya dipenuhi, 1962 seharusnya sudah dibayar. MK baru berdiri 1972, jadi tidak terkait proses itu,” tegas Hery.
Baca Juga: 3 Tahun Pesona Prima 7 Rajamandala Hadirkan Hunian Berkualitas, Wujudkan Impian Banyak Keluarga
Pengembangan Kawasan dan Sertifikasi
Pada 1973, MK bekerja sama dengan Pemprov DKI untuk membangun Pondok Indah Real Estate seluas 460 hektare, termasuk lapangan golf. Pembebasan lahan dilakukan Panitia IX yang melibatkan lurah, camat, dan BPN.
Semua lahan yang dikerjakan MK, kata Hery, sudah bersertifikat atas nama perusahaan, lalu dijual kepada konsumen yang “beritikad baik” dan kini dilindungi hukum.
Sebagian pembeli adalah tokoh papan atas—pengusaha, politisi, artis, hingga diplomat asing—yang sudah bertahun-tahun menempati hunian golf estate tersebut.
Pertarungan di Meja Hijau
Sejak era Gubernur Wiyogo (1980-an), klaim ahli waris kerap ditolak. SK Mendagri 6-7/1987 bahkan menghapus ganti rugi dalam bentuk tanah, menggantinya dengan uang.
Gugatan ke PTUN dan banding kandas, lalu diikuti upaya hukum lain pada era reformasi—termasuk pembatalan SK Mendagri oleh pejabat yang kemudian dibatalkan kembali lewat putusan PTUN.
Di PK 2004, gugatan ahli waris kembali ditolak. Menurut MK, putusan itu tidak memiliki nilai eksekusi, sehingga permohonan eksekusi ke PTUN Jakarta ditolak.
Negara Bicara Perlindungan Konsumen
Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis, menegaskan perlindungan terhadap pembeli beritikad baik. “SHM yang diperoleh sah tidak bisa dibatalkan hanya karena sengketa lama. Sertifikat adalah bukti kepemilikan terkuat,” ujarnya. Ia menekankan, pembatalan sertifikat hanya bisa dilakukan lewat PTUN, dengan alasan cacat administrasi, dan dalam batas waktu 90 hari sejak terbit.
Seruan Perlindungan Presiden
Meski kerap menang di pengadilan, MK merasa dirugikan oleh gugatan yang berulang. Mereka berencana meminta perlindungan hukum langsung kepada Presiden Prabowo Subianto, demi mencegah preseden buruk bagi iklim investasi properti di Indonesia. “Sistem pertanahan harus dihormati,” kata Hery. (*)
