Propertyandthecity.com, Jakarta – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Muhammad Qodari, melaporkan bahwa realisasi Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah telah mencapai 324.213 unit secara nasional hingga 13 Juni 2026 atau pekan kedua Juni tahun ini. Angka capaian tersebut bergerak dinamis di tengah upaya pemerintah mengejar target penyediaan hunian nasional.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Qodari menjelaskan bahwa data realisasi tersebut dihimpun secara berkala berdasarkan laporan resmi dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
“Berdasarkan data Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP hingga 13 Juni 2026 atau pekan kedua bulan ini, realisasi program 3 Juta Rumah secara nasional telah mencapai 324.213 unit pada tahun 2026,” ujar Qodari di Jakarta, Rabu, (17/06/2026).
Rincian Capaian Berdasarkan Empat Jalur Pelaksanaan
Pemerintah membagi eksekusi megaproyek perumahan ini ke dalam empat jalur pelaksanaan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders). Berdasarkan data terbaru, performa masing-masing jalur adalah sebagai berikut:
- Jalur Pengembang: Mencatatkan kontribusi volume terbesar dengan realisasi mencapai 181.291 unit, atau setara dengan 28,54 persen dari total target yang ditetapkan sebesar 635.122 unit.
- Jalur Swadaya: Menunjukkan progres persentase tertinggi yakni mencapai 44,23 persen dengan realisasi sebanyak 83.210 unit dari target 188.140 unit.
- Jalur Negara: Mengamankan realisasi sebanyak 55.655 unit, atau menyentuh angka 10,91 persen dari target jangka panjang sebesar 510.046 unit.
- Jalur Gotong Royong: Meraih realisasi terkecil yakni sebesar 4.057 unit, atau menyerap sekitar 11,07 persen dari pagu target sebanyak 36.693 unit.
Penjabaran Astacita dan Solusi Backlog Hunian Nasional
Qodari memaparkan bahwa Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah merupakan salah satu wujud manifesto politik dan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mengikis angka ketimpangan sosial ekonomi. Kebijakan ini merupakan turunan langsung dari program Astacita, khususnya pada poin kelanjutan pengembangan infrastruktur dan pembangunan dari tingkat desa demi pemerataan ekonomi.
“Tujuannya adalah menyediakan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia terutama keluarga berpenghasilan rendah,” kata Qodari menegaskan.
Selain pemenuhan kebutuhan fisik, program ini dirancang secara taktis untuk mengurai masalah hambatan pasokan (backlog) perumahan nasional. Pemerintah mencatat setidaknya ada 9,9 juta keluarga di Indonesia yang hingga kini belum memiliki rumah, serta terdapat sekitar 26,9 juta unit rumah tidak layak huni (RTLH) yang mendesak untuk direnovasi di berbagai pelosok daerah.
Guna memuluskan ambisi tersebut, skema pembiayaan program tidak hanya dibebankan pada APBN, melainkan didukung lewat bauran instrumen pembiayaan yang mengintegrasikan anggaran pemerintah pusat, pemerintah daerah, korporasi sektor swasta, hingga stimulus swadaya masyarakat.
Di sisi lain, Bakom RI optimistis pergerakan masif sektor perumahan ini mampu memberikan dampak rembesan (multiplier effect) bagi makroekonomi domestik. Pemerintah memproyeksikan proyek 3 Juta Rumah ini dapat menjadi motor baru penggerak pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyerapan tenaga kerja lokal secara massal, stimulasi investasi swasta, serta peningkatan produktivitas pada rantai pasok industri konstruksi dan bahan bangunan. (*)
