Bandung, propertyandthecity.com – Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan memangkas anggaran infrastruktur, termasuk alokasi dana untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meskipun demikian, pengurangan tersebut diyakini tidak akan mempengaruhi percepatan pembangunan ibu kota baru.
Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Dedek Prayudi atau yang biasa disapa Uki, menegaskan bahwa pemangkasan anggaran bukanlah indikasi menurunnya komitmen pemerintah terhadap proyek tersebut.
“Anggaran memang turun dibandingkan 2024, tetapi ini karena adanya batas plafon APBN yang hanya dapat menutupi sebagian kecil dari kebutuhan dana IKN,” ujar Uki dalam konferensi pers di Bandung, dikutip pada (20/01/2024).
Uki menjelaskan bahwa alokasi APBN untuk IKN hampir mencapai batas maksimal. Oleh karena itu, pemerintah akan beralih mengandalkan investasi swasta untuk melanjutkan pembangunan.
“Fokus pemerintah sekarang adalah meningkatkan investasi di IKN untuk memenuhi kebutuhan pendanaan,” tambahnya.
Uki memastikan bahwa komitmen Presiden Prabowo terhadap pembangunan IKN sama tingginya dengan komitmen yang pernah ditunjukkan oleh Presiden Joko Widodo. Ia juga menekankan bahwa proyek-proyek di IKN tetap berjalan sesuai jadwal, termasuk pembangunan Masjid Agung yang tengah dipercepat.
“Tidak ada perlambatan meski anggaran dipangkas. Proporsi pendanaan APBN memang harus berkurang seiring meningkatnya peran swasta,” katanya.
Sementara itu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Diana Kusumastuti, menyebut bahwa tahap berikut pembangunan IKN akan dikelola oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).
“Desain dasar sudah kami siapkan. Selanjutnya, pelaksanaan proyek akan menjadi tanggung jawab OIKN,” ujarnya.
Diana menambahkan, proses lelang untuk proyek infrastruktur lanjutan kemungkinan besar akan dimulai pada kuartal pertama 2025, setelah Kepala OIKN mengajukan usulan tambahan anggaran kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Baca Juga: Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Melanjutkan Proyek IKN
“Pendanaannya sudah diajukan oleh Pak Basuki,” katanya, merujuk pada Basuki Hadimuljono, Kepala OIKN.
Basuki menyatakan bahwa dua kawasan prioritas di IKN ditargetkan selesai dan bisa difungsikan pada 2028. Dalam pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, ia mendapat arahan untuk memastikan pembangunan sesuai dengan target yang ditetapkan Presiden Prabowo, termasuk penyelesaian kawasan yudikatif dan legislatif beserta infrastruktur pendukungnya.
Untuk mempercepat penyelesaian kawasan tersebut, Basuki mengatakan bahwa OIKN mengajukan tambahan dana APBN sebesar Rp8,1 triliun kepada Bappenas dan Kementerian Keuangan.
“Tambahan anggaran ini diperlukan untuk konektivitas dan penyelesaian kawasan yudikatif serta legislatif,” ujar Basuki di Jakarta, Senin, 9 Desember 2024. (*)
){kind=link}