Pemerintah Pilih Berikan Insentif Kendaraan Dibanding Properti?

Saat ini pasar properti bukan kehilangan daya beli, karena data-data menunjukkan bahwa daya beli masih ada khususnya golongan menengah sampai atas, yang mau tidak mau bisa menjadi ‘penyelamat’ pasar properti saat ini.

0
49
property loan
Property Loan./ ilustrasi: pinterest.es

Propertyandthecity.com, Jakarta – Industri otomotif sebagai salah satu sektor yang terdampak pandemi bakal menerima banyak insentif dari pemerintah. Setelah merelaksasi Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sektor otomotif untuk tahun 2021, pemerintah juga meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merevisi aturan uang muka (down payment/DP) untuk mendorong kredit pembelian kendaraan bermotor menjadi 0%. Namun pemerintah harusnya tidak lupa bahwa ada sektor lain yang berpotensi sebagai lokomotif ekonomi nasional, yaitu sektor properti yang mampu memengaruhi 174 industri terkait untuk tumbuh bersama.

“Sah-sah saja pemerintah merelaksasi sektor otomotif, tapi pemerintah jangan lupa bahwa sektor properti akan sangat berpotensi untuk mendongkrak ekonomi nasional sebagai lokomotif ekonomi,” jelas Ali Tranghanda, CEO Indonesia Property Watch.

Baca: Rumah Rp800 Juta di Klaster Lumihous Tahap 2 Legenda Wisata Cibubur, Terjual Habis Saat Peluncuran

Dibandingkan sektor otomotif, sektor properti relatif mempunyai nilai tambah yang lebih baik bagi masyarakat. Relaksasi yang dilakukan di sektor otomotif mungkin baik untuk ‘menyelamatkan’ industri terkait, namun jangka panjang akan menimbulkan kemacetan dan penurunan nilai aset. Pembelian kendaraan dengan kondisi saat ini pun rasanya bukan menjadi keputusan bijak bagi masyarakat. Masyarakat perlu juga diedukasi apalagi generasi muda mengenai pentingnya mempunyai aset properti untuk tabungan masa depan jangka panjang.

“Saat ini pasar properti bukan kehilangan daya beli, karena data-data menunjukkan bahwa daya beli masih ada khususnya golongan menengah sampai atas, yang mau tidak mau bisa menjadi ‘penyelamat’ pasar properti saat ini. Mereka hanya menunda,” lanjut Ali Tranghanda.

Dengan adanya insentif, Ali yakin golongan ini akan masuk ke sektor properti dengan momentum pasar yang dirasa pas saat ini untuk investasi. Saat ini banyak juga daerah yang menaikkan NJOP dan membuat nilai transaksi menjadi tinggi terkait pajak. Alih-alih mendapatkan pendapatan daerah yang lebih tinggi, pasar properti malah turun drastis. Dimana seharusnya diberikan pengurangan NJOP yang akan mendorong lebih banyak lagi transaksi properti.

Berdasarkan riset yang dilakukan Indonesia Property Watch, minat masyarakat untuk membeli properti saat ini masih tinggi sebesar 68,09 persen. Beberapa faktor yang saat ini menjadi faktor penundaan pembelian properti antara lain besarnya uang muka, tingginya suku bunga, besarnya pajak, dan besarnya biaya transaksi. Seperti diketahui untuk uang muka saat ini sudah dimungkinkan 0% meskipun tidak semua bank memberlakukan hal tersebut sesuai dengan manajemen risiko masing-masing. Namun suku bunga perbankan saat ini relatif masih tinggi meskipun sudah mulai menurun. Kebijakan insentif bunga yang saat ini sudah diberlakukan pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), ada baiknya juga diperluas sampai masyarakat menengah agar akses membeli properti semakin luas.

Baca: Kementerian PUPR: Huntap di Palu Siap Dihuni

Di sisi lain biaya BPHTB yang dibebankan pembeli sebesar 5 persen, saat ini masih dirasa tinggi. Ditambah biaya-biaya notaris dan lainnya yang bisa mencapai 11 – 12 persen. Belum lagi pengenaan PPN 10 persen, sehingga konsumen yang membeli properti dari pengembang terbebani pajak dan biaya-biaya sebesar 21 – 22 persen. Dalam kondisi saat ini perlu adanya strategi relaksasi yang signifikan dari pemerintah agar dapat menggerakkan pasar properti secara nyata. Itu pun jika pemerintah masih percaya bahwa sektor properti adalah lokomotif ekonomi nasional.