Jakarta, Propertyandthecity.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, menambah kuota anggaran Kredit Program Perumahan (KPP) untuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menjadi Rp 12 triliun. Keputusan ini diambil setelah BRI secara mengejutkan melampaui dan menghabiskan plafon awal sebesar Rp 8 triliun yang dialokasikan untuk tahun ini.
Realisasi penyaluran yang bergerak sangat cepat bahkan sebelum pertengahan tahun ini memicu respons positif dari pemerintah. Hingga 25 Mei 2026, realisasi KPP oleh bank pelat merah tersebut tercatat telah menembus angka Rp 9,21 triliun.
“BRI telah menambah kuota yang tadinya Rp 8 triliun tahun ini menjadi Rp 12 triliun. Kenapa? Karena Rp 8 triliun sudah terserap semua. Sekarang sudah Rp 9,2 triliun. Bahkan sejak April atau awal Mei 2026, BRI sudah melampaui plafon awal Rp 8 triliun. Jadi terima kasih, kinerjanya BRI luar biasa,” ujar Maruarar dalam pertemuan dengan Direktur Utama BRI Hery Gunardi di Kantor Pusat BRI, Jakarta, pekan lalu.
Menurut Maruarar, kecepatan penyerapan anggaran ini menjadi indikator kuat besarnya peran BRI dalam mendukung program pembiayaan rumah rakyat, sekaligus menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui sektor perumahan subsidi.
Pembiayaan Sektor Permintaan Mendominasi Penyerapan
Tingginya angka serapan KPP di BRI ditopang kuat oleh tingginya permintaan (demand) dari masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin memiliki hunian layak.
Dari total realisasi Rp 9,21 triliun yang dipaparkan dalam pertemuan tersebut, komposisi penyaluran BRI meliputi:
- Sisi Permintaan (Demand): Mencapai Rp 8,10 triliun yang disalurkan langsung kepada 65.576 debitur untuk kepemilikan rumah.
- Sisi Pasokan (Supply): Mencapai Rp 1,10 triliun yang dikucurkan kepada 752 debitur pengembang perumahan.
Sebagai perbandingan, total realisasi KPP secara nasional dari seluruh perbankan hingga akhir Mei 2026 berada di angka Rp 16,86 triliun. Dengan realisasi BRI yang menyentuh Rp 9,21 triliun, artinya bank ini mendominasi dengan menyalurkan 54,6 persen dari total porsi pembiayaan perumahan nasional.
Untuk mendorong pemerataan kuota baru tersebut, Maruarar juga menyoroti agresivitas BRI dalam memperluas sosialisasi program KPP ke berbagai daerah terluar, seperti Sorong (Papua Barat Daya) dengan realisasi Rp 258,9 miliar (610 debitur), Tangerang (Banten) Rp 202,4 miilar (255 debitur), Majalengka (Jawa Barat) Rp 151,98 miliar (499 debitur), hingga Pontianak (Kalimantan Barat) sebesar Rp 59,23 miilar (130 debitur).
Jaringan Luas dan Kesiapan Skema KPR 40 Tahun
Direktur Utama BRI Hery Gunardi menegaskan, kecepatan penyerapan kuota ini dimungkinkan berkat kesiapan infrastruktur jaringan perseroan yang tersebar merata hingga ke tingkat unit kerja terkecil di daerah.
“BRI memiliki jaringan luas di seluruh Indonesia, dengan lebih dari 7.500 titik layanan yang terdiri atas kantor cabang dan unit kerja. Dengan jaringan tersebut, program ini dapat dijalankan secara merata,” kata Hery.
Selain melaporkan peningkatan target rumah subsidi lewat Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang naik menjadi 60.000 unit di tahun 2026, Hery menyatakan bahwa BRI siap mendukung rencana penguatan skema baru dari Kementerian PKP.
Salah satu opsi yang diusung pemerintah adalah perpanjangan tenor pembiayaan perumahan hingga 40 tahun. Skema jangka panjang ini diharapkan Maruarar dapat memangkas nilai cicilan bulanan agar menjadi jauh lebih ringan bagi masyarakat tanpa mengabaikan manajemen risiko perbankan yang terukur. (*)
