Jakarta, propertyandthecity.com — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid meminta penanganan tindak pidana pertanahan tidak hanya berfokus pada sengketa kepemilikan dan penguasaan tanah. Menurutnya, praktik alih fungsi lahan yang tidak sesuai aturan juga perlu menjadi perhatian serius.
“Jadikan kejahatan alih fungsi lahan sebagai salah satu fokus dan kejahatan pertanahan tidak hanya berhenti pada penguasaan tanah tapi juga masuk dalam penggunaan atau fungsinya,” kata Nusron dalam keterangannya di Surakarta, Jawa Tengah, dikutip Jum’at (13/11).
Ia mengungkapkan, saat ini terdapat sekitar 554 ribu hektare tanah yang pemanfaatannya tidak sesuai dengan perizinan dan peraturan tata ruang. Lahan yang semula diperuntukkan sebagai sawah, misalnya, dialihfungsikan secara sepihak menjadi kawasan perumahan, industri, hingga peruntukan lainnya.
Nusron mengingatkan, praktik tersebut dapat mengancam ketersediaan lahan pertanian apabila tidak ditangani sejak dini. Jika lahan persawahan dan perkebunan terus berkurang, ketergantungan Indonesia terhadap pasokan pangan dari luar negeri berpotensi semakin besar.
“Kalau sudah sawahnya habis, kita nanti sangat tergantung dengan impor, kalau pangan kita tergantung dengan impor maka kemandirian kita, nasib kita digantung. Tergantung negara asing,” ujarnya.
Karena itu, Nusron meminta jajaran Kantor Wilayah BPN di seluruh provinsi memperkuat koordinasi dengan Kepolisian RI dan Kejaksaan RI dalam mencegah serta menangani tindak pidana pertanahan.
Ia menilai, kerja sama tersebut tidak cukup dilakukan di tingkat provinsi, tetapi juga perlu diperkuat hingga ke daerah agar potensi pelanggaran dapat diketahui dan dicegah lebih awal.
“Kami mohon sinergi dan kolaborasi tidak hanya di tingkat provinsi tapi level tingkat bawah ditingkatkan supaya bahu-membahu sehingga kita melakukan pencegahan sejak dini,” katanya, dikutip dari media Antara.
Lebih lanjut, Nusron menekankan, pencegahan kejahatan pertanahan perlu dimulai dari tingkat paling awal atau hulu, sebelum persoalan berkembang hingga ke Kementerian ATR/BPN.
Menurutnya, kepala desa dan perangkat desa memiliki peran penting karena berhubungan langsung dengan masyarakat serta mengetahui riwayat dan kondisi tanah di wilayahnya. Mereka juga terlibat dalam penerbitan dokumen maupun surat keterangan yang berkaitan dengan pertanahan.
“Yang paling paham tentang kejadian yang menimpa di lokasi tersebut ya tetua-tetua orang lokal di situ. Yang tahu sejarahnya, dulu duduk perkaranya gimana,” katanya menambahkan.
 Nusron Wahid meminta penanganan tindak pidana pertanahan tidak hanya berfokus pada sengketa kepemilikan dan penguasaan tanah.){kind=link}