Jakarta, Propertyandthecity.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menargetkan penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) mencapai Rp20 triliun pada 2026.
Target tersebut disampaikan Maruarar dalam kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Gelanggang Jakarta Timur, Kamis (10/9/2026).
Hingga 8 September 2026, realisasi KPP secara nasional mencapai Rp24,9 triliun yang disalurkan kepada 107.603 debitur atau sekitar 65,24 persen dari target tahun berjalan. Dari realisasi tersebut, BRI menjadi salah satu penyalur terbesar dengan nilai sekitar Rp12 triliun atau 48,19 persen dari total penyaluran nasional.
Target penyaluran BRI tersebut sejalan dengan kenaikan plafon KPP 2026 dari sebelumnya Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun.
“Negara sudah menyediakan Rp50 triliun dan dari BRI saya mau 55 persen. BRI harus punya strategi agar demand dan supply-nya juga kuat. Caranya bisa dari sistem, strategi, dan pertemuan-pertemuan strategis,” ujar Menteri Ara, dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (10/9/26).
Dengan porsi sekitar 55 persen dari total plafon tersebut, penyaluran KPP melalui BRI ditargetkan dapat mencapai sekitar Rp20 triliun.
“Sistem ekonomi di BRI sudah kuat. Saya minta awal Oktober kuota bisa bertambah. Saya yakin Rp20 triliun terpenuhi, saya yakin BRI bisa,” lanjutnya.
Penyaluran KPP Masih Didominasi Demand
Secara nasional, penyaluran KPP masih didominasi sisi permintaan atau demand dengan kontribusi 66,38 persen atau Rp16,53 triliun. Sementara pembiayaan pada sisi penyediaan atau supply mencapai 33,62 persen atau Rp8,37 triliun.
Pada sisi demand, pemanfaatan dana KPP paling banyak digunakan untuk kebutuhan renovasi rumah yang telah dimanfaatkan oleh 85.995 debitur. Sementara pada sisi supply, penyaluran terbesar diserap oleh sektor pengembang perumahan dengan nilai mencapai Rp4,95 triliun.
Program KPP saat ini didukung 29 bank yang terdiri dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan perbankan swasta.
Maruarar menilai penguatan penyaluran perlu dilakukan pada kedua sisi tersebut agar pembiayaan dapat menjangkau masyarakat sekaligus mendukung pelaku usaha yang terlibat dalam penyediaan hunian.
Dalam kegiatan tersebut, Maruarar juga berdialog dengan nasabah KPP dari kalangan UMKM, pengembang perumahan, kontraktor, hingga toko bangunan. Dialog dilakukan untuk melihat langsung proses pengajuan, persyaratan, pelayanan, serta kendala yang dihadapi masyarakat dan pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan.
“Saya sudah laporkan ke Presiden Prabowo kalau capaian KUR Perumahan terbesar adalah dari BRI. Terima kasih atas kerja keras dan dukungan yang besar untuk membuat sistem yang mudah, murah dan cepat.” kata Menteri Ara.
Menurut Maruarar, proses pembiayaan perlu terus dibuat sederhana agar kebijakan yang disiapkan pemerintah dapat dimanfaatkan masyarakat.
“Jangan sampai aturan-aturan yang ada malah menyulitkan rakyat untuk mendapatkan manfaat. Dengan regulasi dan solusi yang baik dan cepat, kami ingin masyarakat semakin mudah mendapatkan akses pembiayaan perumahan dan membuat orang-orang kaya baru di seluruh Indonesia” tegas Menteri PKP.
Selain pembiayaan, Kementerian PKP bersama BP Tapera juga menyosialisasikan aplikasi Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang) kepada nasabah untuk membantu masyarakat mencari rumah subsidi.
 menargetkan penyaluran KPP melalui BRI mencapai Rp20 triliun pada awal Oktober 2026){kind=link}