Jakarta, Propetyandthecity.com – Kebutuhan rumah di Papua masih tergolong tinggi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sekitar 38 ribu rumah tangga di provinsi tersebut belum memiliki hunian sendiri. Di sisi lain, angka rumah tidak layak huni di wilayah Papua juga masih cukup besar sehingga membutuhkan percepatan penanganan melalui berbagai program pemerintah.
Untuk membantu memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah daerah didorong memberikan kemudahan bagi pembangunan rumah subsidi melalui pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) gratis.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan kebijakan tersebut dapat menjadi insentif bagi pengembang untuk memperbanyak pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Kemudahan tersebut akan mendorong pengembang membangun lebih banyak rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Tito di Jayapura, Senin (22/6/2026).
Ia menjelaskan, sektor perumahan memiliki peran strategis karena mampu menciptakan efek berganda (multiplier effect) yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Aktivitas pembangunan perumahan tidak hanya mendorong sektor konstruksi, tetapi juga menggerakkan berbagai industri pendukung serta menciptakan lapangan pekerjaan.
Karena itu, pemerintah dinilai perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif agar pelaku usaha dapat lebih aktif membangun hunian bagi masyarakat.
“Pengembang harus terus kita dukung agar bisa membangun lebih banyak rumah untuk rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan sekitar Rp4 juta hingga Rp5 juta yang membutuhkan akses pembiayaan rumah yang terjangkau,” ujarnya seperti dikutip dari media Antara.
Tito juga mengajak para kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, untuk mengimplementasikan kebijakan BPHTB dan PBG gratis secara optimal. Menurutnya, pengurangan beban biaya perizinan akan membuat biaya pembangunan rumah menjadi lebih efisien sehingga mendorong minat pengembang memperluas proyek perumahan subsidi.
“Kalau BPHTB dan PBG gratis, biaya pembangunan menjadi lebih murah otomatis pengembang akan semakin terdorong membangun rumah. Dampaknya bukan hanya pada sektor perumahan tetapi juga menggerakkan perekonomian dan membuka lapangan kerja,” katanya.
Selain mendorong pembangunan rumah baru, pemerintah juga mempercepat penanganan rumah tidak layak huni melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Dalam kunjungannya ke Kampung Mosso, Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura, Tito meninjau langsung pelaksanaan program tersebut yang menjadi bagian dari program perumahan rakyat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Tito, kunjungan tersebut sekaligus menjadi simbol peluncuran kegiatan renovasi atau bedah rumah di wilayah Papua.
“Hari ini kita datang ke titik ini sebagai simbol untuk melaunching kegiatan renovasi atau bedah rumah sebanyak 22.379 rumah di seluruh wilayah Tanah Papua dan khusus Provinsi Papua sebanyak 4.500 rumah,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Tito bersama Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti berdialog langsung dengan penerima bantuan BSPS di Kampung Mosso. Dari hasil peninjauan, kondisi rumah yang ditempati warga memang dinilai layak mendapatkan bantuan karena mengalami kerusakan cukup berat, mulai dari dinding yang lapuk, fondasi yang kurang kokoh, hingga atap yang sering bocor saat hujan.
Ia menilai program BSPS menjadi sangat penting mengingat tingginya jumlah rumah tidak layak huni di Papua.
“Kalau dihitung persentase yang selalu tertinggi di Papua Raya, satu dari tiga orang memiliki rumah yang tidak layak, sekitar 30 persen. Dan itu tidak akan mungkin diselesaikan oleh APBD karena APBD sudah fokus pada pendidikan, kesehatan, jalan, dan belanja pegawai,” katanya.
Karena itu, Tito menilai keterlibatan pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjadi langkah strategis untuk mempercepat pengurangan rumah tidak layak huni di daerah.
“Itu sangat lompatan yang belum pernah ada sebelumnya. Mari kepala daerah dukung penuh,” tegasnya.
Selain memberikan manfaat bagi masyarakat dan dunia usaha, Tito menilai pembangunan kawasan perumahan juga dapat meningkatkan penerimaan daerah dalam jangka panjang. Lahan yang sebelumnya belum dimanfaatkan secara optimal akan menghasilkan nilai ekonomi yang lebih besar setelah dikembangkan menjadi kawasan hunian.
Menurut dia, keberadaan perumahan akan mendorong peningkatan penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta memunculkan berbagai aktivitas ekonomi baru di sekitarnya.
“Iklim pembangunan rumah oleh swasta harus kita dorong. Tanah kosong pajaknya relatif kecil, tetapi ketika dibangun menjadi perumahan, akan muncul penerimaan dari pajak bumi dan bangunan serta aktivitas ekonomi yang lebih besar,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan kebutuhan hunian di Papua masih cukup tinggi. Data BPS menunjukkan masih terdapat sekitar 38 ribu rumah tangga yang belum memiliki rumah sendiri dan jumlah terbesar berada di Kota Jayapura.
Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya percepatan pembangunan rumah subsidi serta program peningkatan kualitas rumah melalui BSPS agar masyarakat dapat memperoleh hunian yang layak dan terjangkau.
“Kebutuhan rumah di Papua masih tinggi, masih ada sekitar 38 ribu rumah tangga yang belum memiliki rumah dan jumlah terbanyak berada di Jayapura. Karena itu, pembangunan rumah subsidi menjadi sangat penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Amalia.
Dengan kebutuhan hunian yang masih besar, dukungan kebijakan berupa BPHTB dan PBG gratis, serta percepatan program BSPS di wilayah Papua, pemerintah berharap akses masyarakat terhadap hunian layak dapat semakin meningkat sekaligus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
