Semarang, propertyandthecity.com — Pemerintah menempatkan Jawa Tengah sebagai contoh dalam realisasi pembiayaan sektor perumahan. Sepanjang triwulan pertama 2026, provinsi ini mencatat penyaluran kredit program perumahan tertinggi secara nasional, mencapai sekitar Rp2,3 triliun.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bahkan secara terbuka menyebut Jawa Tengah sebagai model yang perlu ditiru daerah lain.
“Kita harus belajar sama Jateng. Kredit perumahan ini program Presiden untuk menggerakkan ekonomi. Saya senang sekali Jateng nomor satu,” ujarnya saat bertanda ke Jawa Tengah, (02/04).
Penyaluran terbesar tercatat di beberapa wilayah seperti Brebes, Banyumas, dan Sragen. Ini wilayah yang selama ini dikenal memiliki kebutuhan hunian tinggi dengan basis masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.
Namun di balik capaian tersebut, ada realitas yang tidak bisa diabaikan, yakni sebagai berikut:
Pertumbuhan Kredit vs Masalah Struktural Perumahan
Meski penyaluran kredit meningkat signifikan, backlog perumahan di Jawa Tengah masih berada pada level yang besar. Data pemerintah daerah menunjukkan backlog mencapai lebih dari 1 juta unit, dengan sekitar 274 ribu unit baru tertangani pada 2025.
Artinya, percepatan pembiayaan belum otomatis berbanding lurus dengan penyelesaian masalah perumahan.
Di titik ini, muncul pertanyaan mendasar: apakah kredit perumahan benar-benar menjangkau kelompok yang paling membutuhkan? atau justru lebih banyak dinikmati oleh segmen yang sudah relatif bankable?
Program seperti FLPP memang menunjukkan capaian positif dengan 24.470 unit pada 2025, bahkan direncanakan meningkat menjadi 40 ribu unit pada 2026. Namun jika dibandingkan dengan backlog yang masih di atas satu juta unit, angka tersebut tetap menunjukkan kesenjangan yang signifikan.
Perumahan sebagai Penggerak Ekonomi: Narasi yang Perlu Diuji
Pemerintah juga menempatkan sektor perumahan sebagai motor penggerak ekonomi, termasuk melalui penguatan UMKM material seperti sentra genteng di Kebumen dan Jepara.
Secara konsep, pendekatan ini masuk akal, yaitu pembangunan rumah mendorong konsumsi material meningkat dan UMKM bergerak. Namun efektivitasnya tetap bergantung pada satu hal: keberlanjutan demand.
Tanpa permintaan riil yang kuat, peningkatan produksi material justru berisiko menciptakan over-supply di sektor pendukung.
Baca Juga: SHGB Tertahan, Hak Penghuni Terkatung: Alarm Lama di Industri Apartemen Kembali Berulang
Kredit Tinggi, Tapi Akses Masih Jadi Tantangan
Salah satu masalah klasik dalam pembiayaan perumahan adalah akses. Tidak semua masyarakat yang membutuhkan rumah memiliki kelayakan untuk mendapatkan kredit, bahkan dalam skema subsidi sekalipun.
Di sinilah letak paradoksnya, yaitu kredit tersedia tapi tidak semua bisa mengakses. Rumah dibangun, tapi tidak selalu dihuni oleh target utama.
Jika persoalan ini tidak diselesaikan, maka peningkatan kredit hanya akan menjadi indikator aktivitas ekonomi, bukan indikator keberhasilan penyelesaian masalah perumahan. (*)
