Jakarta, propertyandthecity.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memulai pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera Utara bekerja sama dengan Yayasan Buddha Tzu Chi. Kegiatan ini ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan 118 unit hunian tetap di Kabupaten Tapanuli Tengah bersama pimpinan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, Sugianto Kusuma, pada Minggu (21/12/2025).
“Doakan kami hari ini kita mulai pembangunan hunian tetap di Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan juga sudah di Tapanuli Selatan. Mohon doanya juga kita akan mulai pembangunan hunian tetap buat saudara-saudara kita di Aceh dan juga di Sumatera Barat,” kata Maruarar.
Pada hari yang sama, Maruarar bersama Ketua DPRD Kota Sibolga, Ansar Afandi Paranginangi, Wali Kota Sibolga Akhmad Syukri Nazry Penarik, serta perwakilan Yayasan Buddha Tzu Chi turut melakukan peletakan batu pertama pembangunan 200 unit hunian tetap bagi korban banjir di Kota Sibolga. Maruarar menyebut bahwa yang dibangun adalah hunian permanen, bukan hunian sementara.
Selain itu, Maruarar juga menghadiri kegiatan peletakan batu pertama pembangunan 103 unit hunian tetap di Kabupaten Tapanuli Utara. Pemerintah menargetkan hunian tersebut dapat segera dihuni lengkap dengan fasilitas dasar, termasuk listrik dan kepastian sertifikat tanah.
Sementara itu, di Kabupaten Tapanuli Selatan, kegiatan serupa dipimpin oleh Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP Brigjen Pol. Dr. Aziz Andriansyah bersama Bupati Tapanuli Selatan, serta dihadiri unsur pemerintah daerah, Forkopimda, PTPN IV, Yayasan Buddha Tzu Chi, dan warga penerima manfaat.
Sebelumnya, Menteri PKP menyampaikan bahwa pada tahap awal sebanyak 2.603 unit hunian tetap siap dibangun dan mulai dilaksanakan bulan ini meskipun masih dalam masa tanggap darurat. Seluruh pembangunan tersebut menggunakan dana CSR tanpa melibatkan APBN, terdiri atas 2.500 unit dari Yayasan Buddha Tzu Chi dan 103 unit dari dana pribadi Menteri PKP, dengan fokus awal di wilayah Sumatera Utara.
Terkait relokasi warga, Menteri PKP menegaskan adanya tiga kriteria utama yang harus dipenuhi, yaitu kepastian hukum, keamanan dari risiko bencana, serta keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat. Menurutnya, pembangunan hunian tetap tidak hanya berfokus pada fisik bangunan, tetapi juga memastikan ekosistem kehidupan warga dapat terus berjalan secara berkelanjutan.
