Jakarta, Propertyandthecity.com – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memperkuat komitmen dalam menghadirkan hunian layak dan lingkungan permukiman yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Berdasarkan data dari laman resmi Kementerian PKP, hingga 31 Oktober 2025, data MyPKP mencatat realisasi keuangan program perumahan telah mencapai Rp3,486 triliun atau 73,92 persen secara nasional. Capaian tersebut menjadi bukti nyata bahwa program perumahan terus berjalan positif dan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di berbagai daerah.
Sekretaris Jenderal Perumahan dan Kawasan Permukiman, Didyk Choiroel, bersama Plt. Staf Ahli Kementerian PKP, Teddy Siagian menyampaikan bahwa capaian tertinggi diraih oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa III yang meliputi Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, dengan realisasi keuangan mencapai 90,15 persen.
Posisi kedua ditempati BP3KP Jawa IV yang mencakup Provinsi Jawa Timur dengan realisasi keuangan 88,10 persen, diikuti BP3KP Sumatera II di Provinsi Sumatera Utara dengan realisasi 87,14 persen. Di peringkat keempat, BP3KP Sumatera I yang meliputi Provinsi Aceh mencatat realisasi 84,14 persen, sedangkan BP3KP Jawa II yang mencakup Provinsi Jawa Barat menempati posisi kelima dengan realisasi 80,37 persen.
Namun di tengah capaian tersebut, tantangan pemenuhan rumah layak masih besar. Berdasarkan data, backlog kepemilikan rumah telah mencapai 9,9 juta kasus per tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa jutaan masyarakat Indonesia, terutama yang tergolong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), masih kesulitan memiliki rumah sendiri akibat harga yang terus meningkat dan kebutuhan hidup yang semakin tinggi.
Untuk itu, Kementerian PKP menghadirkan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Program ini menjadi salah satu solusi utama dalam membantu MBR untuk mewujudkan rumah impian. Melalui kerja sama dengan Bank Penyalur dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), FLPP memberikan pembiayaan rumah subsidi dengan skema yang lebih ringan dan terjangkau.
Melalui program FLPP, masyarakat dapat memiliki rumah dengan sejumlah kemudahan, antara lain uang muka minimal 1 persen, bebas premi asuransi dan PPN, serta suku bunga fix 5 persen per tahun sepanjang masa tenor hingga maksimal 20 tahun. Bantuan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan diperuntukkan bagi MBR yang memenuhi kriteria, seperti belum memiliki rumah, berusia di atas 21 tahun, dan belum pernah menerima subsidi pembiayaan perumahan sebelumnya.
Program ini tidak hanya membantu masyarakat untuk memiliki rumah pertama, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong pemerataan kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup. Melalui hunian yang layak, masyarakat dapat hidup lebih produktif, stabil, dan memiliki kepastian tempat tinggal yang aman bagi keluarga.
Kementerian PKP menegaskan bahwa pembangunan perumahan tidak hanya soal kecepatan, tetapi juga kualitas dan tata kelola yang transparan. Dengan semangat gotong royong antara pemerintah, pengembang, perbankan, dan berbagai mitra, program seperti FLPP diharapkan terus memperluas akses terhadap hunian layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
