WFH ASN Tidak Berdampak Langsung pada Okupansi Perkantoran Komersial

JAKARTA, propertyandthecity.com — Kebijakan Work From Home (WFH) satu hari per minggu bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dinilai tidak memberikan dampak langsung terhadap tingkat hunian gedung perkantoran komersial.

Head of Research Colliers Indonesia, Ferry Salanto, menyampaikan bahwa kebijakan tersebut pada dasarnya ditujukan untuk ASN dalam rangka efisiensi energi dan pengurangan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Oleh karena itu, implementasinya tidak berkaitan langsung dengan aktivitas penyewaan gedung perkantoran komersial.

“ASN pada umumnya menempati gedung milik pemerintah dan bukan penyewa di gedung komersial, sehingga kebijakan ini tidak menciptakan demand shock terhadap pasar perkantoran,” ujarnya dalam keterangan yang diterima redaksi propertyandthecity.com, (06/04/2026).

Menurut Ferry, pasar perkantoran komersial saat ini masih didominasi oleh perusahaan swasta dan multinasional yang tidak terikat kebijakan tersebut. Selain itu, sebagian besar perusahaan swasta telah lebih dahulu menerapkan sistem kerja hybrid sejak pandemi Covid-19, sehingga kebijakan WFH ASN tidak mengubah pola kerja secara signifikan.

Pengaruh Lebih Bersifat Tidak Langsung

Meskipun tidak berdampak langsung, kebijakan ini dinilai memiliki implikasi tidak langsung terhadap dinamika pasar perkantoran. Kebijakan WFH dari pemerintah dapat memperkuat tren kerja hybrid yang telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir.

“Ketika pemerintah secara resmi menerapkan WFH, hal ini dapat mendorong sektor lain untuk mengadopsi pola kerja serupa, terutama secara bertahap,” kata Ferry.

Namun demikian, dampak tersebut lebih bersifat gradual dan tidak terjadi dalam jangka pendek.

Baca Juga: Imbas WFH, Perkantoran di Jakarta Terkontraksi dan Masih Tertekan

Okupansi Stabil, Utilisasi Berpotensi Berubah

Ferry menjelaskan bahwa dalam konteks pasar perkantoran, penting untuk membedakan antara tingkat okupansi dan tingkat utilisasi ruang.

Kebijakan WFH ASN tidak memengaruhi jumlah tenant atau tingkat hunian gedung secara langsung. Namun, dalam jangka panjang, tren kerja hybrid dapat memengaruhi tingkat pemanfaatan ruang kantor.

“Ruang kantor tetap disewa, tetapi tidak digunakan secara penuh setiap hari. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mendorong penyesuaian kebutuhan ruang oleh perusahaan,” jelasnya.

Penyesuaian tersebut, lanjut Ferry, berpotensi memengaruhi permintaan ruang kantor apabila perusahaan mulai mengoptimalkan penggunaan ruang berdasarkan kebutuhan aktual.

Pemilik Gedung Diminta Antisipasi Perubahan

Dari sisi pemilik gedung, kebijakan ini belum memberikan tekanan terhadap kinerja aset dalam jangka pendek. Tidak terdapat indikasi bahwa tenant akan mengurangi ruang atau menghentikan sewa akibat kebijakan tersebut.

Namun, pemilik gedung tetap perlu memperhatikan perubahan tren jangka panjang terkait pola kerja dan kebutuhan ruang yang lebih fleksibel dan efisien.

Dampak Lebih Terasa di Sektor Lain

Selain sektor perkantoran, kebijakan WFH ASN juga berpotensi memengaruhi sektor lain, meskipun dalam skala terbatas.

Pada sektor ritel, misalnya, aktivitas di area yang didominasi perkantoran pemerintah berpotensi menurun pada hari kerja. Sementara itu, di sektor residensial, kebijakan ini dapat mendorong preferensi terhadap hunian yang lebih nyaman untuk mendukung aktivitas bekerja dari rumah.

Adapun sektor industri dan logistik dinilai tidak terdampak oleh kebijakan tersebut. (*)