
Jakarta, propertyandthecity.com — Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8 persen, dengan mendorong penciptaan lapangan kerja melalui berbagai program strategis, termasuk pembangunan perumahan rakyat.
Di antara sejumlah program yang diluncurkan, sektor perumahan dinilai menjadi salah satu penggerak utama ekonomi karena memiliki dampak berantai yang luas terhadap berbagai industri pendukung.
Perumahan Jadi Engine Penyerapan Tenaga Kerja
Program pembangunan tigajuta rumah diproyeksikan menjadi kontributor terbesar dalam penciptaan lapangan kerja.
Setiap unit rumah diperkirakan melibatkan sekitar lima tenaga kerja, sehingga secara langsung berpotensi menyerap hingga 5 juta pekerja. Angka ini belum termasuk efek turunan dari sektor lain seperti bahan bangunan, logistik, utilitas, hingga jasa konstruksi.
Dalam konteks industri properti, pembangunan rumah tidak hanya menciptakan supply hunian, tetapi juga menggerakkan ekosistem ekonomi yang lebih luas.
Efek multiplier ini menjadikan sektor perumahan sebagai salah satu sektor strategis dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
MBG hingga Koperasi Desa, Dorong Ekonomi dari Akar
Selain sektor properti, pemerintah juga mengandalkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu pengungkit penciptaan lapangan kerja.
Dengan target pembangunan sekitar 30 ribu dapur, program ini diperkirakan mampu menyerap sekitar 1,5 juta tenaga kerja langsung, serta tambahan 1,5 juta tenaga kerja dari rantai pasok bahan pangan.
Program lain seperti Koperasi Desa Merah Putih juga ditargetkan membentuk hingga 80 ribu koperasi, dengan estimasi penyerapan tenaga kerja mencapai 1,4 juta orang.
Sementara di sektor kelautan, program Kampung Nelayan Merah Putih difokuskan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan, dengan target pembangunan hingga 1.100 kampung nelayan pada 2026.
Tantangan: Realisasi vs Daya Serap Pasar
Meski potensi penciptaan lapangan kerja cukup besar, tantangan utama tetap terletak pada realisasi di lapangan, khususnya di sektor properti.
Dalam banyak kasus, pembangunan rumah tidak selalu sejalan dengan kemampuan daya beli masyarakat. Risiko mismatch antara supply dan demand masih menjadi isu yang perlu diantisipasi.
Selain itu, faktor klasik seperti: Perizinan, akses pembiayaan, kesiapan lahan, dan efisiensi konstruksi. Semua itu masih menjadi variabel penting yang menentukan keberhasilan program. Tanpa perbaikan di sisi tersebut, percepatan pembangunan berpotensi tidak sepenuhnya terserap oleh pasar.
Baca Juga: IKN Dibuka untuk Publik Saat Libur Lebaran 2026, OIKN Siagakan Pramuwisata
Optimisme Pemerintah, Ujian di Eksekusi
Presiden Prabowo menyatakan optimisme bahwa seluruh program tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melampaui target.
“Saya yakin ketika ini berjalan, itu akan lebih dari 8 persen,” ujarnya.
Namun dalam perspektif sektor properti, kunci keberhasilan tidak hanya terletak pada jumlah unit yang dibangun, tetapi pada bagaimana program tersebut mampu menciptakan ekosistem yang berkelanjutan. (*)




















