Kabupaten Tangerang, propertyandthecity.com — Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam mempercepat program perumahan rakyat, salah satunya melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dinilai mampu menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian secara terbuka menyatakan dukungan penuh terhadap program yang dijalankan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), termasuk target ambisius program tiga juta rumah yang menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Saya all out untuk mendukung program ini, karena bagi saya ini penting, termasuk dalam membina pemerintah daerah untuk menyukseskan program tiga juta rumah,” ujar Tito saat peluncuran program BSPS nasional di Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, (30/03/2026).
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa program perumahan kini tidak lagi sekadar isu sektoral, melainkan telah menjadi agenda lintas kementerian hingga pemerintah daerah.
Perumahan sebagai Mesin Ekonomi: Narasi yang Terus Diulang
Dalam narasi pemerintah, sektor perumahan selalu ditempatkan sebagai penggerak ekonomi. Tito menekankan bahwa pembangunan rumah tidak hanya berdampak pada penyediaan hunian, tetapi juga menciptakan efek berantai di berbagai sektor.
“Usaha material hidup, perbankan mendapat nasabah baru, UMKM bergerak semua karena kegiatan perumahan,” jelasnya.
Secara teori, argumen ini valid. Sektor perumahan memang memiliki multiplier effect tinggi, mulai dari industri bahan bangunan hingga jasa konstruksi. Namun persoalannya bukan pada dampak ekonomi—melainkan pada efektivitas distribusi manfaatnya.
Masalah Utama: Akses vs Ketersediaan
Program seperti BSPS pada dasarnya menyasar perbaikan kualitas hunian masyarakat, bukan penciptaan suplai baru dalam skala besar.
Di sisi lain, program tiga juta rumah lebih berfokus pada kuantitas pembangunan. Di titik ini, muncul celah klasik dalam kebijakan perumahan di Indonesia, yakni: rumah dibangun tetapi harganya tidak selalu terjangkau; subsidi disalurkan tetapi tidak selalu tepat sasaran.
Dengan kata lain, masalah utama sektor perumahan bukan semata kekurangan unit, tetapi ketidaksesuaian antara daya beli masyarakat dan harga rumah di pasar.
Baca Juga: Sinar Mas Land Ukir Prestasi di Level Global Lewat Implementasi ESG
Peran Kepala Daerah: Kunci yang Sering Tidak Sinkron
Mendagri juga menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada peran kepala daerah, terutama dalam menurunkan angka kemiskinan.
“Program perumahan ini perlu ditangkap kepala daerah supaya ikut berhasil juga kepala daerahnya,” tegas Tito.
Pernyataan ini secara tidak langsung mengakui bahwa eksekusi di level daerah menjadi titik krusial. Masalahnya, implementasi di daerah seringkali menghadapi tantangan berikut: keterbatasan anggaran, birokrasi yang lambat, dan perbedaan prioritas Pembangunan.
Sebab, tanpa sinkronisasi yang kuat, program nasional berisiko terfragmentasi di tingkat lokal.
BSPS: Solusi Parsial, Bukan Sistemik
BSPS memiliki nilai sosial yang kuat karena membantu masyarakat memperbaiki rumah secara swadaya. Namun dalam perspektif industri properti, program ini lebih bersifat kuratif, bukan preventif.
Ia memperbaiki kondisi yang sudah ada, tetapi tidak secara langsung menyelesaikan backlog perumahan secara struktural.
Sementara itu, program tiga juta rumah berpotensi menghadapi tantangan lain, seperti kesiapan lahan kian susah, kualitas Pembangunan yang tak layak, dan daya serap pasar yang minim.
Maka, jika tidak diimbangi dengan strategi pembiayaan yang kuat dan kontrol kualitas, program ini berisiko menjadi sekadar target angka.
Antara Ambisi dan Realitas
Dukungan penuh lintas kementerian menunjukkan bahwa pemerintah serius menjadikan sektor perumahan sebagai instrumen pembangunan nasional. Namun dalam logika properti, satu hal tidak bisa diabaikan, bahwa rumah tidak cukup hanya dibangun, melainkan rumah harus juga bisa dibeli. Oleh sebab itu, tanpa menjawab persoalan fundamental daya beli, program sebesar apa pun berisiko tidak menghasilkan dampak optimal. (*)
