Jakarta, propertyandthecity.com — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan penyerapan rumah subsidi hingga 15 November 2025 mencapai 221.000 unit dari total alokasi 350.000 unit. Capaian ini disebut sebagai bukti bahwa ekosistem perumahan nasional bergerak selaras.
“Ini hasil kerja bersama pengembang, perbankan, dan Tapera. Ekosistem perumahan harus kompak, terus menjaga ritme hingga akhir tahun,” kata Maruarar atau Ara, dalam keterangan seperti dilansir antaranews, (17/11/2025).
Ara menekankan bahwa pembangunan rumah subsidi bukan sekadar memenuhi angka, tetapi memastikan kualitas dan integritas. Ia menyebut pengembang memiliki peran strategis sebagai penghubung antara negara dan masyarakat berpenghasilan rendah.
“Kepercayaan masyarakat nomor satu. Pengembang adalah jembatan antara negara dan rakyat. Profesionalitas tidak boleh ditawar,” ujarnya.
Pemerintah masih mengandalkan dua instrumen utama dalam pembiayaan perumahan rakyat: Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Kredit Program Perumahan (KPP).
Baca Juga: Tak Ada Program Bedah Rumah di DKI Padahal 209 Ribu Rumah Tak Layak Huni, Ini Alasannya
FLPP, yang dikelola BP Tapera, memberikan akses pendanaan murah bagi bank penyalur agar masyarakat berpenghasilan rendah bisa mengakses KPR bersubsidi dengan bunga rendah, uang muka ringan, dan tenor panjang. Program ini telah berjalan sejak 2010 dan terus diperluas di era pemerintahan Presiden Prabowo.
Sementara itu, kredit program perumahan (KPP) yang diatur melalui Permenko No. 13/2025 dan Permen PKP No. 13/2025—didesain untuk mendorong UMKM sektor perumahan. Kredit ini dapat dimanfaatkan pengembang, kontraktor, hingga pedagang bahan bangunan sebagai modal kerja maupun investasi.
Skema yang sama juga dapat digunakan individu pelaku usaha untuk membeli, membangun, atau merenovasi rumah yang mendukung aktivitas ekonomi mereka.
Ara optimistis dengan sinergi penuh seluruh pemangku kepentingan, target rumah subsidi tahun ini dapat tercapai sekaligus memperkuat fondasi pemerintahan dalam mendorong pemerataan akses hunian di seluruh Indonesia. (*)
 dalam memperluas akses hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah di era pemerintahan Presiden Prabowo,){kind=link}