Jakarta, propertyandthecity.com — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali membuka program Pembinaan dan Sertifikasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Umum batch kedua dengan kuota 2.100 peserta dari seluruh Indonesia. Pendaftaran dibuka pada 6–12 April 2026, dengan pelaksanaan pelatihan dijadwalkan berlangsung pada 27 April hingga 13 Mei 2026.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut program ini sebagai langkah konkret pemerintah dalam memperluas akses kompetensi K3 yang semakin dibutuhkan dunia kerja.
“Melalui program ini, pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pekerja dan masyarakat untuk menjadi Ahli K3 yang kompeten, sehingga mampu berkontribusi dalam menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan produktif,” ujarnya di Jakarta, (06/04/2026).
Program ini tetap mengusung skema subsidi, di mana peserta tidak dikenakan biaya pelatihan, namun tetap membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp420.000 sesuai regulasi yang berlaku.
K3: Bukan Lagi Formalitas, Tapi Kebutuhan Industri Properti
Di atas kertas, program ini terlihat sebagai inisiatif peningkatan kompetensi tenaga kerja. Namun jika ditarik ke sektor properti dan konstruksi, konteksnya jauh lebih strategis.
Industri properti—terutama konstruksi—adalah salah satu sektor dengan risiko kecelakaan kerja tertinggi. Di tengah percepatan pembangunan, baik proyek hunian, infrastruktur, maupun kawasan terpadu, kebutuhan terhadap tenaga kerja yang memahami K3 bukan lagi pelengkap administratif.
“Penguatan kompetensi K3 bukan hanya menyangkut pemenuhan aturan, melainkan juga perlindungan pekerja dan keberlangsungan usaha,” tegas Yassierli.
Artinya jelas bahwa K3 bukan sekadar compliance, tapi bagian dari manajemen risiko proyek. Hanya saja di lapangan, seringkali implementasi K3 masih sering menjadi titik lemah.
Masalahnya Bukan Kuota, Tapi Implementasi
Penambahan kuota 2.100 peserta memang positif. Tapi angka ini perlu dilihat secara proporsional. Dengan ribuan proyek konstruksi aktif di seluruh Indonesia, baik dari skala kecil hingga mega proyek, jumlah tersebut masih jauh dari cukup untuk menjawab kebutuhan riil industri.
Masalah yang lebih mendasar justru ada di sini: K3 sering hanya formalitas untuk memenuhi syarat tender, tenaga bersertifikat belum tentu ditempatkan secara efektif, pengawasan di lapangan masih lemah, dan budaya keselamatan belum menjadi prioritas utama. Dengan kata lain, sertifikasi ada, tapi implementasi belum tentu jalan sesuai yang diharapkan.
Efek ke Properti: Risiko, Biaya, dan Reputasi
Dalam konteks properti, lemahnya implementasi K3 bukan hanya soal keselamatan pekerja. Sebab dampaknya langsung ke hal-hal berikut: keterlambatan proyek, pembengkakan biaya, risiko hukum, dan pertaruhan reputasi developer.
Ironisnya, di saat industri properti sedang menghadapi tekanan daya beli dan selektivitas pembiayaan, risiko-risiko ini justru sering diabaikan. Padahal bagi investor dan perbankan, proyek dengan manajemen risiko buruk, termasuk K3, justru akan dianggap lebih berisiko untuk dibiayai. (*)
