Jakarta, PropertyandtheCity.com – Pemerintah cq Kementrian Keuangan resmi menaikkan batasan harga jual rumah tapak bersubsidi untuk tahun 2023 dan 2024. Tahun ini kenaikannya ditetapkan antara Rp13 juta-Rp15 juta per unit, tergantung wilayah, atau sekitar 9% dari batasan harga jual rumah bersubsidi yang berlaku sebelumnya. Sedangkan tahun depan, batasan harga jual itu dinaikkan antara Rp4-6 juta/unit atau sekitar 4% dari batasan harga jual terakhir di tahun 2023.
Kalau sebelumnya patokan harga jual rumah subsidi ditetapkan antara Rp150.500.000 – Rp219.000 per unit, sejak 9 Juni 2023 lalu Permenkeu itu menetapkan menjadi Rp162.000.000 – Rp234.000.000 per unit tergantung wilayah, dan tahun 2024 dinaikkan lagi menjadi Rp166.000.000 – Rp240.000.000 per unit.
Keputusan pemerintah menaikkan batasan harga jual rumah tapak bersubsidi itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2023 tanggal 9 Juni 2023 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, Serta Rumah Pekerja yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
Penyesuaian harga ini mendapat sambutan positif dari kalangan pengembang yang sudah cukup lama menuntut penyesuaian harga mengingat beberapa tahun ini harga tanah dan bangunan naik cukup tinggi.
“Sebagai pengembang, tentu kami berharap skala kenaikan harga tersebut dilakukan secara regular sesuai dengan kondisi riil kenaikan harga-harga material di lapangan,” ujar Direktur Utama Kreasi Prima Land, Hadiana, salah satu developer yang aktif mengembangkan perumahan bersubsidi di area penyangga Jakarta.
Kendati harga rumah subsidi sudah naik, sejumlah pengembang merasakan penjualan hunian berjalan seperti sebelumnya, cenderung datar. Ini selaju dengan daya beli masyarakat terhadap properti residensial masih mengalami penurunan pasca pandemi Covid-19, yang disebabkan situasi ekonomi yang belum membaik ditambah lagi dengan jumlah stok properti yang dibeli sebelum pandemi masih tersedia atau over supply menjadi penyebab fenomena ini terjadi.
“Pergerakannya relatif datar karena hal itu terkait juga dengan kemampuan atau kualitas daya beli masyarakat pada umumnya yang masih menghadapi berbagai kendala di lapangan, salah satunya masalah SLIK OJK terkait pinjaman online dan isu perpajakan,” tambah Hadiana.
Ia meminta agar pembangunan perumahan rakyat didukung dengan akses publik yang memadai, disamping ada berbagai paket kebijakan pemerintah baik terkait kemudahan dalam membangun perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan kemudahan dalam memulai usaha, diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sektor properti ini tahun depan. “Harus ada kebijakan komperhensif, termasuk dukungan kami jika dihadirkan kembali Kementerian Perumahan Rakyat, sehingga bisa lebih fokus ke perumahan bagi MBR,” tegasnya.
Kreasi Prima Land digagas sejak tahun 2008 dengan proyek pertama Pesona Prima Karanggan (4 ha/344 unit), Bogor. Dua tahun berikutnya proyek kedua bertajuk Pesona Prima Pataruman 1 (1,2 ha/106 unit) di Bandung Barat, diluncurkan, dan tahun 2012 dilanjutkan peluncuran proyek lanjutannya seluas 3,1 ha dengan total 279 unit. Terbaru ada perumahan Pesona Prima Cikahuripan 6 di Bogor, yang memasarkan rumah 737 unit di atas lahan 8 ha.
Konsisten mengembangkan perumahan bersubsidi berkualitas untuk rakyat, developer diganjar sejumlah penghargaan bergengsi. Terbaru, Golden Property Awards 2023 mendapuknya sebagai Best Subsidized Housing Development region Bandung & Surrounding untuk proyek Pesona Prima 7 Rajamandala di Bandung Barat.
