Jakarta, propertyandthecity.com – Pemerintah mulai menyiapkan langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan Lahan Baku Sawah (LBS) yang selama ini menghambat pembangunan perumahan di berbagai daerah. Melalui koordinasi lintas kementerian, pemerintah berupaya mencari jalan tengah antara kebutuhan perumahan dan perlindungan lahan.
Upaya tersebut mengemuka dalam pertemuan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menghasilkan kesepakatan penyusunan Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk mempercepat penyelesaian persoalan perizinan lahan yang terdampak status LBS maupun Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) pada Rabu (22/4/2026) lalu.
Tenaga Ahli Menteri PKP, Paulus Totok Lusida, sebelumnya mengungkapkan bahwa banyak proyek perumahan mengalami hambatan akibat perubahan aturan tata ruang dan penerapan kebijakan yang belum seragam di daerah. Kondisi tersebut menyebabkan banyak lahan yang sebelumnya diperuntukkan sebagai kawasan perumahan atau industri berubah status sehingga menghambat proses pembangunan maupun legalitas hunian.
Menurut pemerintah, SKB tiga Menteri itu nantinya akan memberikan kepastian hukum bagi pengembang, khususnya pembangunan rumah subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yang lahannya sempat tertahan akibat tumpang tindih data LBS. Lahan yang secara administratif bermasalah namun secara faktual sudah tidak lagi berfungsi sebagai sawah disebut dapat diproses kembali melalui sinkronisasi data antar-kementerian.
“Pembangunan rumah yang sekarang ini bisa dikatakan bahwa lebih dari 50% itu stuck gara-gara perubahan-perubahan peraturan itu yang penerapannya, SOP-nya, belum disusun secara seagam,” ujarnya dalam tayangan podcast Kementerian PKP berjudul “Trilema Perumahan: Maruarar Sirait Pilih Tuntaskan Semuanya!”.
Meski demikian, pemerintah menegaskan kebijakan tersebut tetap mengedepankan perlindungan lahan pangan nasional. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid disebut menetapkan minimal 89 persen total LBS wajib dipertahankan dan tidak boleh dialihfungsikan, termasuk sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Untuk mencegah perbedaan data di lapangan, ketiga kementerian kini juga melakukan sinkronisasi peta LBS berbasis citra satelit. Langkah ini dilakukan agar batas wilayah sawah lindung dan kawasan perumahan memiliki acuan yang sama, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Dalam pembagian tugasnya, Kementerian PKP fokus memastikan ketersediaan lahan bagi program pembangunan 3 juta rumah tanpa mengganggu area sawah produktif. Sementara Kementerian ATR/BPN melakukan verifikasi data LBS serta penetapan LSD di 12 provinsi prioritas yang ditargetkan berlanjut ke 17 provinsi lainnya hingga Juni 2026.
Adapun Kemendagri berperan memastikan pemerintah daerah menyesuaikan RTRW dengan kebijakan perlindungan sawah nasional.Dengan adanya koordinasi tiga kementerian tersebut, pemerintah berharap hambatan administratif yang selama ini menahan pembangunan perumahan dapat segera diselesaikan tanpa mengorbankan ketahanan pangan nasional.
