Jakarta, propertyandthecity.com — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendorong penerapan skema pembiayaan perumahan baru, yakni rent to own atau sewa beli, sebagai solusi bagi pekerja sektor informal untuk memiliki rumah subsidi layak huni.
Tenaga Ahli Menteri PKP, Endang Kawidjadja, mengatakan skema ini ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya mereka yang memiliki penghasilan tidak tetap atau terkendala Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Kementerian PKP sangat mendukung skema sewa beli yang diusulkan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi),” kata Endang di Jakarta, (11/08/2025).
Endang menjelaskan, dalam skema ini calon pembeli akan menyewa rumah selama sekitar dua tahun.
Baca Juga: KPR FLPP Buka Jalan Pedagang Kaki Lima Miliki Rumah Subsidi
Baca Juga: Menyusuri Swiss: Antara Pegunungan Dan Kesunyian Yang Menyembuhkan
Selama masa sewa, pembayaran akan mencakup tiga komponen: biaya sewa, tabungan untuk uang muka, serta biaya proses dan perawatan rumah.
Untuk mempercepat pembahasan, Kementerian PKP akan membentuk tim kelompok kerja (Pokja) guna mematangkan konsep sewa beli. “Masih banyak hal yang harus dibahas dan dicarikan solusinya. Saat ini, skema ini masih pada tahap konsep awal,” ujar Endang.
Kementerian menilai, jika skema ini berhasil diimplementasikan, pekerja sektor informal yang selama ini kesulitan mengakses pembiayaan perumahan dapat lebih mudah memiliki rumah impian mereka. (*)
 mendukung skema rent to own atau sewa beli rumah bagi pekerja sektor informal. Skema ini diharapkan memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah yang terkendala akses pembiayaan untuk memiliki rumah subsidi layak huni.){kind=link}