Jakarta, propertyandthecity.com – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menegaskan tidak akan memberikan toleransi tambahan terhadap permintaan pengelola lapangan padel yang ingin memperpanjang jam operasional melebihi pukul 20.00 WIB, khususnya yang berada di kawasan permukiman warga.
“Saya mendengar masih ada yang ingin menegosiasi di atas jam delapan malam. Kami tidak berikan. Maksimum jam delapan malam,” kata Pramono di Balai Kota, Rabu (04/03/2026).
Kebijakan tersebut diterapkan guna menjaga kenyamanan warga, terutama terkait kebisingan dari aktivitas olahraga pada malam hari. Selain pembatasan jam operasional, Pemprov DKI juga mewajibkan setiap lapangan padel di kawasan perumahan memasang peredam suara (soundproofing).
Pramono menegaskan, ke depan pemerintah tidak lagi mengizinkan pembangunan lapangan padel baru di zona perumahan. Pembangunan hanya diperbolehkan di kawasan komersial dengan syarat memperoleh izin teknis awal dari Dinas Pemuda dan Olahraga.
“Hal ini menjadi acuan agar tidak serta-merta semua orang bisa membangun lapangan padel di Jakarta,” ujarnya.
Selain itu, pembangunan lapangan padel juga dilarang di atas aset milik Pemda DKI Jakarta serta di kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
Sanksi Tegas bagi yang Tak Berizin
Bagi lapangan padel di permukiman yang belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Pramono menyatakan izin tersebut sudah tidak dapat diproses. Lapangan yang tidak memiliki PBG akan dikenakan sanksi berupa penghentian kegiatan, pembongkaran, hingga pencabutan izin usaha.
Kebijakan tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung dan PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Baca Juga: Awal 2026, Okupansi Perhotelan Jakarta Belum Pulih
Di tingkat wilayah, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan juga mulai melakukan penertiban. Wali Kota Jakarta Selatan, Muhammad Anwar, mengingatkan pengelola agar menyediakan peredam suara dan fasilitas parkir demi kenyamanan lingkungan.
“Diharapkan mereka punya peredam suara, tidak mengganggu lingkungan, dan juga dia punya parkiran,” kata Anwar.
Ia menambahkan, bagi lapangan padel di permukiman yang belum berizin akan dilakukan penyegelan dan izin tidak dapat diterbitkan. Sementara yang sudah memiliki izin tetap dibatasi jam operasionalnya maksimal pukul 20.00 WIB.
Sebagai bagian dari penegakan aturan, Pemkot Jakarta Selatan telah melakukan penyegelan tetap terhadap lapangan padel di kawasan Haji Nawi Raya, Cilandak, karena belum melengkapi izin operasional.
Pemprov DKI menegaskan kebijakan ini diambil untuk menjaga keseimbangan antara perkembangan fasilitas olahraga dengan kenyamanan dan ketertiban lingkungan permukiman warga. (*)
