Jakarta, Propertyandthecity.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan pendaftaran tanah seluas 4,8 juta hektare melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) selama 2025–2029. Didukung Bank Dunia, program ini diharapkan dapat memperluas pendaftaran tanah sekaligus memberikan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat.
Sekretaris Jenderal ATR/BPN Dalu Agung Darmawan mengatakan, target tersebut menjadi bagian dari upaya memperbaiki pengelolaan data pertanahan dan tata ruang di Indonesia.
“Dengan target pendaftaran tanah sistematis seluas 4,8 juta hektare, kita dapat melihat bahwa ILASPP memiliki cakupan dan dampak yang sangat besar. ILASPP merupakan investasi yang sangat berharga bagi kita semuanya dalam pembangunan menjadi fondasi tata kelola pertanahan dan tata ruang, khususnya dalam jangka yang panjang,” ujar Dalu dalam dikutip dalam keterangan tertulis, Rabu (28/10/2026).
Untuk mencapai target itu, Kementerian ATR/BPN akan menghubungkan data pertanahan dan tata ruang serta memodernisasi sistem informasi. Langkah ini dilakukan bersama sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kementerian Dalam Negeri.
Dengan data yang saling terhubung, informasi pertanahan dan tata ruang dari berbagai instansi diharapkan lebih mudah digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.
Dalu mengatakan, keberhasilan program ini juga bergantung pada kerja sama antarlembaga dan dukungan pemerintah, mulai dari kebijakan hingga ketersediaan sumber daya manusia.
“Keberhasilan proyek sangat ditentukan oleh kuatnya komitmen pemerintah, efektivitas kelembagaan, kemudian kualitas koordinasi di antara seluruh pihak yang terlibat. Komitmen tersebut perlu diwujudkan melalui dukungan yang nyata, baik dalam bentuk kebijakan, penguatan organisasi pelaksana, penyediaan sumber daya manusia, maupun percepatan pengambilan keputusan,” tutur Sekjen ATR/BPN.
Kementerian ATR/BPN berharap ILASPP tidak hanya membantu mencapai target pendaftaran tanah, tetapi juga memudahkan penataan administrasi pertanahan dan tata ruang dalam jangka panjang. Dengan begitu, masyarakat diharapkan memperoleh kepastian hukum atas tanahnya, sementara data tata ruang dapat dikelola secara lebih terpadu untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
Dalam kegiatan tersebut, hadir Willem van der Muur, Land Tenure Specialist pada World Bank’s Urban, Resilience and Land Global Practice. Pertemuan ini juga diikuti secara daring dan luring oleh Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN.
