Jakarta, Propertyandthecity.com – Meningkatnya anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada 2026 menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab baru dalam menjalankan berbagai program perumahan. Untuk memastikan seluruh program berjalan secara transparan dan tepat sasaran, Menteri PKP Maruarar Sirait bertemu dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kantor BPK, Jakarta, Senin (6/7/2026).
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas penguatan tata kelola pelaksanaan program perumahan, mulai dari kesiapan sumber daya manusia, regulasi, hingga pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan kenaikan anggaran dari Rp5 triliun menjadi Rp12,2 triliun harus diimbangi dengan tata kelola yang semakin baik agar setiap program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kami berdiskusi panjang karena anggaran kami meningkat besar. Tahun lalu Rp5 triliun, sekarang menjadi Rp12,2 triliun. Dengan peningkatan tanggung jawab yang diberikan Bapak Presiden serta persetujuan DPR, kami harus memastikan kesiapan dari sisi tata kelola, sumber daya manusia, maupun regulasi,” ujar Menteri Ara, dikutip dari keterangan resminya di Jakarta, Selasa (7/7/26).
Selain membahas pengelolaan anggaran, pertemuan juga menyoroti sejumlah program prioritas Kementerian PKP. Salah satunya adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang diharapkan mampu menggerakkan ekosistem sektor perumahan, tidak hanya dari sisi masyarakat sebagai penerima manfaat, tetapi juga para pelaku usaha.
“Program ini tidak hanya membantu masyarakat dari sisi permintaan, tetapi juga mendukung kontraktor, pengembang, dan toko bangunan melalui dukungan pembiayaan sehingga dapat mendorong tumbuhnya kelas menengah baru sekaligus memperkuat sektor perumahan,” katanya.
Ara juga menyampaikan Kementerian PKP tengah mempercepat pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di sejumlah daerah, seperti Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara. Anggaran untuk program tersebut telah disiapkan sehingga pelaksanaannya dapat segera dimulai.
Sementara itu, Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) juga menjadi salah satu fokus pembahasan. Untuk meningkatkan transparansi, Kementerian PKP akan menyampaikan perkembangan pelaksanaan program secara rutin kepada publik.
“Nanti setiap tanggal 1 kami akan mengumumkan perkembangan pelaksanaan program kepada publik. Berikutnya akan kami sampaikan pada 1 Agustus,” ujarnya.
Di saat yang sama, Kementerian PKP bersama DPR masih mematangkan kriteria penerima BSPS. Tujuannya agar penyaluran bantuan tetap memiliki tata kelola yang baik tanpa membuat masyarakat kesulitan memenuhi persyaratan.
“Harus ada tata kelolanya, tetapi kriterianya juga jangan sampai mempersulit masyarakat. Itu yang sedang kami rumuskan bersama,” kata Menteri Ara.
Penyempurnaan kriteria tersebut juga diarahkan agar berbagai program pemerintah, termasuk program gentengisasi, mampu melibatkan lebih banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan begitu, program perumahan tidak hanya meningkatkan kualitas hunian masyarakat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi sektor usaha.
Melalui koordinasi dengan BPK, Kementerian PKP berharap seluruh program perumahan dapat dijalankan dengan tata kelola yang semakin kuat, akuntabel, dan transparan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
