Jakarta, propertyandthecity.com – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memperkuat tata kelola Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang dikenal sebagai program bedah rumah melalui penerapan Sistem Pemilihan Toko Terbuka (PTT).
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan penerapan Sistem Pemilihan Toko Terbuka tidak hanya menghasilkan efisiensi anggaran, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Program BSPS.
“Sistem PTT dilakukan selain berguna untuk efisiensi anggaran, juga dapat digunakan kembali untuk kepentingan rakyat dengan cara yang transparan, baik, benar dan antikorupsi,” ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (17/6/26).
Menurut Ara, pengelolaan dana negara dalam Program BSPS harus dilakukan secara terbuka sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Karena itu, setiap tahapan pelaksanaan program perlu diawasi bersama guna mencegah terjadinya penyimpangan.
“Ini uang negara yang harus diawasi, harus transparan dan tidak boleh korupsi. Ada efisiensi sekitar Rp9 juta, saran saya berikan kepada yang paling miskin dan yang paling tua supaya kita bisa berkeadilan untuk rakyat,” katanya.
Pernyataan tersebut disampaikan Ara saat meluncurkan Program BSPS Tahun 2026 untuk wilayah DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Dalam kesempatan yang sama, Kementerian PKP juga melaksanakan proses Pemilihan Toko Terbuka sebagai bagian dari pelaksanaan BSPS. Mekanisme ini dirancang untuk menjamin prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran pemerintah.
Pelaksanaan PTT di Kelurahan Kalianyar berlangsung di bawah koordinasi Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Iriyanto. Melalui sistem tersebut, masyarakat penerima bantuan diberikan kesempatan memilih penyedia bahan bangunan secara terbuka.
Dua toko yang mengikuti proses pemilihan adalah Toko Hidup Makmur dan Toko Sinar Bangun Jaya. Dari proses tersebut, pemerintah berhasil mencatat efisiensi anggaran sekitar Rp9 juta yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat yang lebih membutuhkan.
Pada tahun 2026, alokasi Program BSPS di DKI Jakarta mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada tahun lalu hanya tersedia 158 unit bantuan, tahun ini jumlahnya melonjak menjadi 5.659 unit rumah.
Dari total tersebut, sebanyak 5.359 unit diperuntukkan bagi kawasan perkotaan, sedangkan 300 unit dialokasikan untuk wilayah pesisir di Kepulauan Seribu.
Sementara itu, Jakarta Barat memperoleh alokasi sebanyak 1.350 unit rumah. Berdasarkan hasil inventarisasi dan verifikasi, terdapat 942 unit rumah yang menjadi sasaran program dan tersebar di enam kecamatan serta 22 kelurahan.
Khusus di Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, program BSPS akan menjangkau 29 rumah penerima manfaat.
Ara juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (P3KP) Jawa I yang dinilai telah berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan program mulai dari tahap pendataan hingga realisasi di lapangan.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim Balai P3KP Jawa I yang telah bekerja dengan baik sehingga program ini dapat berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Melalui pelaksanaan BSPS yang didukung sistem Pemilihan Toko Terbuka, Kementerian PKP berharap bantuan perumahan dapat tersalurkan secara tepat sasaran sekaligus meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Di sisi lain, mekanisme tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mewujudkan tata kelola pembangunan perumahan yang lebih transparan, efisien, dan bebas dari praktik korupsi.
Sebagai informasi, PTT atau “Tender Rakyat” merupakan sistem yang memungkinkan penerima bantuan bedah rumah memilih sendiri toko penyedia bahan bangunan. Dengan cara ini, masyarakat dapat membandingkan harga dan kualitas material yang ditawarkan sebelum menentukan pilihan. Kementerian PKP menerapkan mekanisme tersebut untuk mendorong transparansi dan efisiensi dalam pelaksanaan Program BSPS.
