Jakarta, propertyandthecity.com – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memastikan kesiapan lahan dan penganggaran untuk mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di sejumlah wilayah Sumatera.
Menteri PKP, Maruarar Sirait menyampaikan bahwa seluruh tahapan penyediaan hunian tetap telah disiapkan secara menyeluruh, mulai dari penetapan lokasi yang clear and clean, penyiapan data by name by address (BNBA), penyusunan detail engineering design (DED), hingga proses lelang dan pelaksanaan pembangunan.
“Kami sudah siap. Saat ini kami berada di tahap paling ujung, yaitu pembangunan hunian tetap,” ujarnya dalam rapat bersama Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI yang digelar di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026).
Maruarar menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan lahan relokasi di berbagai daerah terdampak. Di Provinsi Aceh, terdapat 153 rencana lokasi lahan relokasi yang berasal dari pemerintah daerah, lahan negara, BUMN dan BUMD, swasta, serta sejumlah lahan yang masih dalam tahap identifikasi. Sementara itu, di Sumatera Utara disiapkan 16 lokasi lahan relokasi dan di Sumatera Barat sebanyak 28 lokasi.
Adapun total luas lahan rencana relokasi di Aceh mencapai sekitar 473 hektare, Sumatera Utara 58 hektare, dan Sumatera Barat 53 hektare. Khusus di Aceh, lahan seluas 473,09 hektare tersebut memiliki daya tampung sekitar 28.311 unit rumah, dengan 24 titik lahan telah diverifikasi dan dinyatakan layak untuk dibangun.
Selain kesiapan lahan, Kementerian PKP juga memastikan dukungan penganggaran dilakukan dengan prinsip percepatan, termasuk dalam proses pengadaan barang dan jasa. Pemerintah menargetkan pelaksanaan pembangunan hunian tetap dapat dimulai pada Februari 2026.
“Kami usulkan agar Februari sudah bisa mulai pelaksanaan. Kami siap memulai dari Aceh Tamiang yang telah menyampaikan surat kesiapan,” kata Maruarar.
Maruarar menegaskan bahwa pembangunan hunian tetap harus memenuhi tiga kriteria utama, yakni lokasi aman dari potensi bencana lanjutan seperti banjir, tsunami, dan longsor, tidak bermasalah secara hukum, serta berada dekat dengan ekosistem kehidupan masyarakat, seperti tempat kerja, sekolah, pasar, dan lahan mata pencaharian.
Dalam kesempatan tersebut, Maruarar juga memaparkan data rumah terdampak bencana di tiga provinsi. Hingga 9 Januari 2026 pukul 17.00 WIB, tercatat sekitar 189.308 unit rumah terdampak, dengan tingkat kerusakan bervariasi dari rusak ringan hingga hanyut.
Untuk memastikan ketepatan sasaran dan percepatan penanganan, pemerintah menekankan pentingnya penggunaan satu data nasional. Menurut Maruarar, data final dari Badan Pusat Statistik menjadi acuan utama agar seluruh proses pembangunan hunian tetap dapat berjalan terkoordinasi dan akurat.
“Satu data ini menjadi kunci agar tidak ada perbedaan angka dan seluruh langkah penanganan dapat berjalan efektif,” pungkasnya.
Baca juga: Akad Massal 50.030 Rumah Subsidi FLPP Perkuat Akses Hunian Terjangkau
