Jakarta, Propertyandthecity.com – Program Redistribusi Tanah bagi warga eks pejuang Timor Timur di Kabupaten Kupang menjadi jawaban dalam penyelesaian persoalan kemanusiaan yang berlangsung hampir tiga dekade. Program yang dilaksanakan sejak 2023 ini membuka jalan bagi pembangunan rumah layak huni, sekaligus memberi kepastian hak dan identitas bagi warga yang selama puluhan tahun hidup dalam keterbatasan.
Dengan adanya redistribusi tanah, pembangunan rumah dapat dilakukan secara terencana. Kehadiran hunian permanen tidak hanya memberi perlindungan fisik, tetapi juga berkontribusi pada meredanya persoalan sosial yang selama ini membayangi kehidupan warga eks pejuang Timtim. Di tahap ini, mereka memiliki kesempatan untuk memulai kehidupan baru yang lebih layak dan berkeadilan.
“Program ini sebenarnya untuk bagaimana memberikan solusi di dalam penyelesaian permasalahan kemanusiaan yang sudah 27 tahun ini. Ini solusi, salah satu solusi. Keberadaan dari saudara-saudara kita warga eks pejuang ini diberikan hak, identitas, untuk bisa memiliki tempat hunian atau rumah layak huni,” ujar Bupati Kupang, Yosef Lede, di Kantor Bupati Kupang dikutip dari laman resmi Kementerian ATR/BPN.
Bupati Kupang menjelaskan, program Redistribusi Tanah diperuntukkan bagi warga eks pejuang Timtim yang selama ini masih tinggal di lokasi penampungan atau menempati lahan milik pemerintah, TNI, maupun warga lokal. Pemerintah Kabupaten Kupang menyambut baik dukungan pemerintah pusat, khususnya Presiden dan Kementerian ATR/BPN, sehingga pembangunan 2.100 unit rumah dapat direalisasikan sebagai solusi konkret bagi pemenuhan hunian layak dan sah bagi warga eks Timtim.
Penyerahan sertifikat hasil Redistribusi Tanah dan unit rumah dilakukan secara bertahap. Hingga saat ini, sebanyak 1.904 sertifikat berikut rumah telah diserahkan dari total 2.100 unit. Penyerahan tidak dilakukan sekaligus karena menyesuaikan kondisi faktual di lapangan, termasuk adanya rumah yang mengalami kerusakan akibat pergeseran tanah dan hujan sehingga perlu diperbaiki terlebih dahulu. Pemerintah memastikan rumah yang diserahkan benar-benar menjadi solusi dan tidak menimbulkan persoalan baru.
Pembagian rumah dilakukan secara proporsional, yakni 60 persen untuk warga eks pejuang Timtim dan 40 persen untuk warga lokal. Skema ini merupakan bentuk penghargaan atas kontribusi masyarakat setempat yang menghibahkan tanahnya untuk pelaksanaan program.
“Rumah bagi warga eks pejuang Timtim ini memang prioritas, tapi karena tanah yang digunakan merupakan milik warga lokal, maka ada kesepakatan agar sebagian rumah juga diberikan kepada warga setempat yang belum memiliki tempat tinggal,” terang Bupati Kupang.
Program redistribusi tanah dan penyediaan rumah ini juga mendapat perhatian dari Kantor Wilayah BPN Provinsi NTT. Kepala Kanwil BPN Provinsi NTT, Fransiska Vivi Ganggas, menyebutkan bahwa saat warga eks Timtim memilih bergabung dengan Indonesia, mereka tidak memiliki lahan untuk tinggal sehingga harus mengokupasi berbagai lokasi yang tersedia, baik layak maupun tidak layak.
“Mereka memilih Indonesia, bergabung ke Indonesia. Sayangnya mereka tidak ada tempat. Mereka masuk, okupasi di semua tempat yang bisa, baik tempat yang tidak layak maupun tempat yang layak,” tutur Fransiska Vivi Ganggas.
Menurutnya, lokasi Redistribusi Tanah di Kabupaten Kupang berasal dari tanah bekas HGU yang ditetapkan sebagai Tanah Cadangan Umum Negara dan kemudian menjadi Tanah Objek Reforma Agraria. Melalui kerja sama Kementerian ATR/BPN dan Pemerintah Kabupaten Kupang, tanah tersebut dibagikan kepada 2.100 keluarga penerima manfaat.
“Jadi itu satu paket, tanah dan rumah. Satu-satunya yang pernah terjadi cuma di situ, tanah dan rumah untuk 2.100 warga, berikut sertipikatnya. Tanah, rumah, sertipikat, tiga hal itu satu paket. Ini baru terjadi selama NTT berdiri sejak mereka masuk menjadi warga Indonesia,” ungkapnya.
Paket lengkap tanah, rumah, dan sertifikat ini diharapkan menjadi fondasi yang kuat bagi warga eks pejuang Timtim untuk membangun kehidupan yang lebih baik, stabil, dan berkelanjutan di Kabupaten Kupang.
