Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan relaksasi di bidang properti untuk dapat menstimulus pasar seperti kebijakan DP 0 persen, pengurangan PPN, sampai tren suku bunga rendah. Ali Tranghanda, CEO Indonesia Property Watch bahkan menyebutkan bahwa saat ini pemerintah banyak menggelontorkan kebijakan di bidang properti yang disebutnya sebagai total football di bidang properti. “Ini ibarat total football di bidang properti, dimana sektor properti banjir stimulus untuk berharap pasar properti meningkat. Meskipun belum sepenuhnya efektif namun paling tidak ini dapat menjadi titik balik optimisme pasar properti di tengah pandemi seperti saat ini,”ujarnya.
baca juga, Cluster New Shinano Jakarta Garden City Aplikasikan Teknologi Precast, Ini Keunggulannya
Namun ternyata kebijakan ini masih belum sepenuhnya diketahui oleh sebagian besar masyarakat. Sosialisasi dan informasi mengenai stimulus tersebut dirasa masih kurang. Bayangkan, sebesar 91 persen masyarakat belum mengetahui adanya pengurangan PPN untuk pembelian rumah siap huni sampai 31 Agustus 2021 untuk segmen harga sampai Rp 5 miliar. Hal ini terlihat dari survei awal dari Indonesia Property Watch untuk memotret efektifitas kebijakan pemerintah tersebut per 25 Maret 2021. Kondisi ini tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi semua stake holder properti untuk dapat menyampaikan informasi sesegera mungkin kepada masyarakat.
Selain itu pemahaman masyarakat mengenai kebijakan DP 0 persen pun masih rendah. Sebesar 24,4 persen masyarakat sudah mengetahuinya, sisanya malah belum tahu adanya relaksasi DP 0 persen. Terkait suku bunga rendah, sebesar 53,8 persen masyarakat masih merasa bunga KPR yang ada di pasar tidak berubah. Sebesar 23,1 persen menganggap masih tinggi, sedangkan selebihnya merasa suku bunga KPR sudah lebih rendah.
Para pengembang saat ini terus melakukan promo untuk dapat mengambil manfaat dari kebijakan yang dikeluarkan. Sebesar 69,6 persen pengembang merasa bahwa tren suku bunga rendah sangat berpengaruh untuk meningkatkan penjualannya. Meskipun demikian di sisi lain, sebagian besar pengembang atau sebesar 56,9 persen masih menganggap kebijakan DP 0 persen belum terlalu berpengaruh. Hal ini juga dikarenakan bahwa saat ini sebagian pengembang sudah melakukan strategi harga tanpa DP tanpa harus menunggu kebijakan DP 0 persen dari pemerintah.
Untuk pengurangan PPN 0 persen, sebesar 51,9 persen dari pengembang pun masih merasa belum terlalu memengaruhi penjualan. Hal ini juga terkait batasan rumah siap huni yang membuat para pengembang yang tidak mempunyai ready stock relatif tidak dapat menikmati aturan ini. Sebaliknya untuk para pengembang yang mempunyai rumah ready stock ini waktunya untuk ‘cuci gudang’ unit-unit rumahnya dan terbukti beberapa pengembang tancap gas untuk dapat menghabiskan rumah-rumah ready stock-nya.
“Beberapa hal memang masih harus ditambahkan terkait pengurangan PPN 0 persen sehingga tidak terbatas hanya rumah ready stock namun juga untuk penjualan inden, meskipun harus dibatasi progres tertentu, jadi tidak bisa juga hanya tanah kosong. Dan waktunya jangan hanya 6 bulan, kalau perlu sampai akhir tahun, karena pengambilan keputusan membeli properti tidak sebentar. Belum lagi bila ada pengurangan BPHTB yang menjadi beban bagi pembeli rumah. Bila itu terjadi, wahh bisa dipastikan akan terjadi peningkatan signifikan di pasar properti,” jelas Ali.
