Jakarta, propertyandthecity.com – Satuan Tugas (Satgas) Perumahan yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa cicilan rumah dalam program pembangunan 3 juta unit rumah akan dipatok sebesar Rp 600 ribu per bulan.
Anggota Satgas Perumahan, Bonny Z. Minang, mengungkapkan pendanaan untuk program ini telah disiapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Pendanaan sudah disiapkan, yakni cicilan perumahan sebesar Rp 600 ribu per bulan atau Rp 7,2 juta per tahun. Untuk 3 juta unit rumah, telah diajukan dana sebesar Rp 21,6 triliun dalam APBN,” kata Bonny kepada media.
Fokus Pembangunan di Pedesaan
Bonny menjelaskan bahwa sebanyak 2 juta rumah dalam program ini akan dibangun di wilayah pedesaan. Setiap desa rencananya akan mendapat 26 unit rumah.
“Pembangunan 2 juta rumah akan terdesentralisasi ke 75 ribu desa. Artinya, masing-masing desa akan mendapatkan 26 unit rumah, sementara 1 juta unit lainnya akan berbentuk rumah susun di perkotaan,” tuturnya seperti dilansir kontan.co.id, (6/12/2024).
Menurut Bonny, total anggaran yang dibutuhkan untuk program ini mencapai Rp 53,6 triliun. Pada tahap awal, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan mendapat alokasi dana sebesar Rp 21,6 triliun guna mendukung pembangunan 2 juta rumah di pedesaan.
Untuk memastikan kelancaran program, pemerintah menggandeng pengembang Usaha Kecil Menengah (UKM) di desa yang menyediakan lahan seluas 3.000 meter persegi per desa.
Bonny menegaskan bahwa pembangunan rumah ini akan diarahkan bagi masyarakat miskin yang sudah diverifikasi sesuai kriteria pemerintah.
“Karena pembangunannya terdesentralisasi di 75 ribu desa, setiap desa hanya membutuhkan lahan sekitar 3.000 meter persegi. Lahan ini tersedia, dan rumah-rumah akan diberikan kepada masyarakat miskin yang terverifikasi,” ujarnya.
Sumber Pendanaan
Selain dari APBN, pendanaan program ini juga melibatkan berbagai pihak, termasuk industri perbankan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Taspen, Dana Pensiun, Asuransi, hingga tanggung jawab sosial lingkungan (CSR) dari perusahaan BUMN.
Baca Juga: Dorong Gotong Royong untuk Rumah Rakyat, Ini Pesan Menteri Ara ke Pengembang
“Anggaran program 3 juta rumah tak hanya berasal dari APBN. Ada kontribusi sebesar Rp 335 triliun dari perbankan dan dana tambahan dari BPJS Ketenagakerjaan, Taspen, hingga CSR,” jelas Bonny, merujuk pada Buku Putih Satgas Perumahan.
Program ini juga mencakup pembangunan rumah susun sewa dan penataan kawasan perkotaan dengan total anggaran tambahan mencapai Rp 24,6 triliun.
Dengan skema ini, pemerintah optimistis program perumahan rakyat dapat menjangkau masyarakat miskin dan menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. (*)
 Perumahan yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa cicilan rumah dalam program pembangunan 3 juta){kind=link}