Beranda Berita Properti Pro Kontra Urgensi Pemisahan Kementerian Perumahan, Begini Kata Pengamat Hingga Pengusaha Properti

Pro Kontra Urgensi Pemisahan Kementerian Perumahan, Begini Kata Pengamat Hingga Pengusaha Properti

0
Selama 9 Tahun Program Sejuta Rumah Tembus 92 Juta (Ilustrasi Program Sejuta Rumah/ ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah)
Selama 9 Tahun Program Sejuta Rumah Tembus 92 Juta (Ilustrasi Program Sejuta Rumah/ ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah)

PropertyandTheCity.com, Tangerang (Banten) — Sektor perumahan akan ditangani oleh kementerian tersendiri, menyusul disetujuinya revisi Undang-Undang No 39/2008 tentang Kementerian Negara (UUKN) sebagai usulan inisiatif DPR oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR. Perubahan UUKN itu dimaksudkan untuk memudahkan presiden dan wakil presiden terpilih,Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, menyusun kabinetnya, sekaligus untuk mengurangi angka backlog dan merealisasikan program 3 juta rumah.

Hal itu dinyatakan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo dalam acara Peluncuran The New Face of Apartment Samesta Sentraland Cengkareng, Tangerang, Banten, beberapa waktu lalu. Sektor perumahan menjadi sorotan penting di pemerintahan baru lantaran sektor ini melibatkan banyak subsektor turunan yang turut menggairahkan ekonomi nasional. Apalagi angka backlog, katanya, meningkat dari 10 juta pada 2015 menjadi 12 juta pada saat ini.

“Pak Budi (Direktur Utama Perumnas), ini saya dengar mungkin ke depan akan ada pemisahan, ada Kementerian Perumahan. Fokusnya berubah kalau ini ke Perumahan lagi. Jadi kita bisa berusaha lebih keras dengan pemerintah untuk membantu konsep development lebih teregulasi, supaya yang 3 juta ini harus dikejar dengan skala besar,” ucap Tiko, sapaan akrabnya.

Perihal itu, Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Drajad Wibowo, memberi sinyal moderat dengan menekankan pentingnya sektor perumahan untuk dijalankan dalam pemerintahan Prabowo-Gibran nanti.

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 menyebut jumlah kepemilikan rumah mencapai 9,9 juta unit, turun dari 10,5 juta unit pada 2022. “Backlog kepemilikan rumah dan kelayakan hunian harus segera diatasi,” tambahnya.

Tumpang Tindih

Lalu, seurgensi apa Pemerintahan Prabowo-Gibran membentuk Kementerian Perumahan? 

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah mengatakan tidak ada urgensi pemisahan kementerian perumahan rakyat dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR). Ia menilai jika dipecah menjadi dua kementerian, maka tidak terjadi efisiensi terutama dalam anggaran.

Trubus menyatakan, urusan perumahan rakyat sudah cukup ditangani KemenPUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan. “Kalau ada kementerian sendiri, ada dampak birokrasi panjang. Ujung-ujungnya juga membebani APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) dan tidak efektif,” kata Trubus dinukil dari Tempo, Senin (13/5).

“Yang jelas memperbanyak perilaku korupsi pejabat. Nambah kementerian kan nambah birokrasi lagi,” imbuhnya.

Selain itu, ia mengatakan, pemerintah bukan lagi pihak tunggal dalam persoalan penyediaan perumahan rakyat. Sebab, ada kerja sama pemerintah dengan swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).  “Arahnya ke  sana saja,” kata dia.

Lebih lanjut, Trubus beralasan pembentukan kementerian baru tidak diperlukan karena sistem pemerintaah saat ini sudah berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Karena itu, alih-alih menambah kementerian, Trubus mengatakan lebih baik kementerian yang ada justru dirampingkan.  “Urusan perumahan cukup di PUPR. Perbaiki saja tata kelolanya, pembenahan birokrasi, pelayanannya,” tukasnya.

Trubus juga mengingatkan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara pada Pasal 13, ada empat hal yang perlu dipertimbangkan presiden dalam membentuk kementerian, yaitu efisiensi dan efektivitas; cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas; kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas; dan/atau perkembangan lingkungan global. “Kan ada kriterianya dalam Undang-undang, bukan asal nambah,” lugasnya.

Senada, Ekonom Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tidak akan efisien, sebab masalah backlog perumahan toh tetap ada ketika Kementerian Perumahan Rakyat dulu pernah berdiri sendiri.

Menurutnya, masalah backlog perumahan sekarang ini bukan karena kosongnya Kementerian Perumahan, melainkan dari sisi permintaan atau masyarakat. Ia mengatakan kenaikan harga rumah sudah melebihi kenaikan pendapatan masyarakat. Apalagi ditambah suku bunga yang cukup tinggi.

“Relaksasi pemberian PPN (pajak pertambahan nilai) bisa meningkatkan permintaan perumahan namun terjadi cascading effect atau harga dinaikkan akibat relaksasi PPN,” kata Huda.

Kenapa Tidak?

Satu sisi, Pengamat Properti sekaligus CEO Indonesia Property Watch (IPW), Ali Tranghanda, menyambut baik ide pembentukan Kementerial Perumahan Rakyat dalam pemerintahan yang baru. Menurutnya, sebaiknya kementerian ini tidak hanya mengontrol urusan perumahan rakyat, namun juga merangkum perkotaan atau urban development. Ini mengingat aspek perumahan merupakan salah satu bagian dalam manifesting dari penataan sebuah kota. 

“Untuk menjamin ketersediaan rumah untuk rakyat, nantinya diharapkan masing-masing daerah dapat menata atau menyediakan perencanaan untuk perumahan rakyat di setiap daerahnya. Saat ini perumahan rakyat masih dianggap ‘anak tiri’ dan kurang diperhatikan, semoga rencana pembentukan kementerian ini dapat memberikan harapan dan penataan perumahan rakyat yang lebih baik,” ungkap Ali, dihubungi Property and The City melalui seluler, Selasa (28/5).

Dus, Pengamat Indonesia Strategic and Economics Action Institution Ronny P Sasmita juga setuju jika memang pemerintahan yang baru serius untuk mengatasi masalah backlog perumahan, maka pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bisa menjadi langkah yang bagus dan strategis. Dengan begitu, kedua kementerian itu bisa lebih fokus dan efektif.

“Urgensi pemisahan keduanya cukup bisa dipahami dari kacamata ekonomi. Sehingga jika kemudian juga searah dengan kepentingan politik pemerintahan yang baru, maka akan semakin menguatkan pemisahan tersebut,” ucapnya.

Kementerian Pekerjaan Umum, katanya, bisa lebih fokus kepada proyek-proyek pekerjaan umum yang sifatnya umum dan strategis. Sementara Kementerian Perumahan Rakyat bisa fokus memenuhi salah satu kebutuhan dasar masyarakat Indonesia yakni papan atau perumahan, dengan berbagai skema yang semakin memudahkan masyarakat untuk memiliki rumah.

Makin Urgen

Sementara itu Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPP REI) Joko Suranto mengatakan keperluan membentuk satu kementerian tersendiri yang menangani perumahan itu makin urgen, mengingat pemerintahan baru mencanangkan target pengadaan rumah rakyat yang jauh lebih tinggi, yaitu 3 juta unit.

“Tidak mungkin mencapai target itu, kalau caranya masih sama seperti sekarang,” kata Joko usai hadir dalam acara penandatanganan kesekapatan kerja sama antara DPP REI dan property technology (proptech) Rumah123 di Jakarta, pekan lalu.

Saat ini, ungkap Joko, sektor properti ditangani 6 kementerian. Selain Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) ada Kemenkeu, Kementerian ATR/BPN, dan lain-lain.

Ngepasin waktu ngobrol aja susah, ngepasin waktu diskusi, rapat, susah. Jadi, sangat absurd kalau Prabowo-Gibran punya program 3 juta rumah, tapi tidak ada (kementerian tersendiri) yang menggawangi, tidak ada yang fokus, enggak mungkin,” tegasnya.

Ia menambahkan, pembentukan kementerian yang fokus mengurusi perumahan dan perkotaan itu juga sangat sejalan dengan misi presiden terpilih: kesejahteraan masyarakat. Konon dalam UUKN yang baru jumlah kementerian akan ditambah menjadi 40 dari saat ini maksimal 34 kementerian.

“Kami yakin salah satu nomenklatur dalam perubahan UU Kementerian Negara itu, adalah kementerian perumahan dan perkotaan yang selama ini kita perjuangkan,” pungkas Joko.

+ posts

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini