PropertyandtheCity.com, Jakarta – Pengamat dan Pakar Properti Panangian Simanungkalit mengapresiasi visi pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) 2024, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di sektor perumahan karena mengakui bahwa hunian layak merupakan hak asasi manusia.
baca juga, Akibat Pembangunan KEK Mandalika, 16 KK Pindah ke Hunian Tetap di…
Sebelumnya ia mengkhawatirkan prioritas pemerintahan yang akan datang diperkirakan bakal tidak jauh berbeda dalam penerapan pola kebijakan untuk sektor perumahan rakyat. Hematnya, diperlukan kehadiran dan intervensi pemerintah untuk menangani masalah perumahan, bukan hanya sebatas wacana.
“Sudah semestinya pemerintah baru nanti harus melihat sektor perumahan layak huni sebagai urgensi dan prioritas,” ujar Panangian kepada media di Jakarta, Kamis (16/11/2023).
Pasangan Prabowo-Gibran memiliki 17 program prioritas, dan sektor perumahan masuk di dalam delapan program hasil terbaik cepat (base result fast) yang akan dilakukan pada 2024-2029, jika keduanya menduduki kursi paling wahid di negeri ini. Bunyi program itu adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, serta menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial (di bawah 40 tahun), Gen Z (usia 25 ke atas), dan masyarakat berpenghasilan di bawah Rp8 juta per bulan.
Panangian menilai, pasangan Prabowo-Gibran memiliki beberapa program yang tampak lebih konkret untuk memberikan akses pada warga masyarakat pedesaan dan perkotaan yang membutuhkan. Adapun target mereka, selain akan mempercepat penyediaan perumahan bagi rakyat Indonesia yang belum memiliki tempat tinggal, pasangan ini juga membidik untuk membangun atau merenovasi sebanyak 40 rumah per desa/kelurahan, dengan target per tahun akan dapat dicapai sebanyak 3 juta hunian, mencakup 2 juta unit di desa, 1 juta unit di kota.
“Penyediaan rumah adalah keberpihakan negara, kalau memang disetujui oleh DPR, tinggal dijalankan. Lalu pertanyaannya, dari mana dananya? Kalau memberi makan siang sekali saja anggarannya Rp400 triliun, lalu subsidi pendidikan yang mencapai Rp570 triliun, masa subsidi pembangunan rumah selama ini hanya Rp20 triliun. Penerimaan pajak kita masih besar kok. Kalau mau berpihak ke rakyat, jangan nanggung,” ungkapnya.
Ia mengusulkan supaya pemerintah yang baru mampu membangun 500 ribu unit landed house, 500 ribu unit Rusunami dan 2 juta hunian di pedesaan. Panangian menghitung, kebutuhan dana subsidi 500 ribu unit landed house sebesar Rp50 triliun, subsidi 500 ribu unit Rusunami Rp36 triliun, dan subsidi 3 juta rumah desa Rp15 triliun. Total dana yang dibutuhkan Rp 101 triliun per tahun.
“Kalau ini berjalan, ekonomi akan tumbuh lebih tinggi dari sebelumnya, karena untuk mengeksekusi pembangunan 3 juta rumah membutuhkan 4,6 juta tenaga kerja. Efeknya, tentu terjadi pertumbuhan ekonomi. Memang akan penuh dengan tantangan, tapi booming properti akan muncul lagi kalau program ini dijalankan. Tinggal kesiapan lahan dan kesiapan pemerintah daerahnya,” tandasnya.
Bersama dengan dua Mantan Ketua Umum Real Estate Indonesia yakni Totok Lusida dan Fuad Zakaria, Panangian aktif bersuara mengenai isu perumahan. Ia memberi beberapa catatan penting dari yang seharusnya menjadi agenda utama sektor perumahan nasional.
“(Perumahan) harus menjadi isu bersama bacapres. Tapi saya salut dengan Prabowo-Gibran, karena penyediaan rumah di desa adalah sesuatu yang tidak pernah menjadi perhatian dari pembangunan sejak jaman Pak Harto sampai sekarang,” ujar MSc in Property Valuation & Management dari University of Technology Malaysia yang kini sibuk mengurus Panangian School of Property dan kantor konsultan PT Panangian Simanungkalit & Associates ini.
